Menkeu: Kondisi BPJS Kesehatan Memprihatinkan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menilai kondisi BPJS Kesehatan sangat memprihatinkan. Tercatat hingga saat ini, defisit anggaran BPJS Kesehatan masih mencapai Rp15,5 triliun, meski sudah menerima suntikan dana sebesar Rp13,5 triliun dari pemerintah. Juga ada lebih dari 5.000 fasilitas kesehatan yang belum dibayar penuh.

“Inilah situasi yang sedang dihadapi BPJS Kesehatan sampai hari ini,” ujar Menkeu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Dengan adanya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehehatan, Menkeu menyebut pihaknya telah menganggarkan Rp48 triliun pada 2020.

“Diharapkan ini mampu memberikan tambahan penerimaan BPJS Kesehatan, sehingga dia bisa memenuhi kewajibannya yang selama ini tertunda,” papar Menkeu.

Perlu diketahui, bahwa kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan ini mendapat penentangan yang keras dari DPR RI, khususnya Komisi IX. DPR menilai data Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) pada BPJS Kesehatan Kelas III masih berantakan, sehingga perlu di-cleansing (dibersihkan).

Namun, Pemerintah mengklaim proses cleansing data sudah dilakukan pada November dan Desember 2019 terhadap 27,44 juta jiwa, sehingga syarat untuk menaikkan tarif iuran BPJS telah terpenuhi.

“Kami sebagai pimpinan DPR RI ingin agar ada kesamaan persepsi antara DPR, khususnya Komisi IX dan Pemerintah. Kami menyadari sudah ada usaha dari pemerintah melakulan cleansing, meski belum semua,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Kami meminta agar 19,9 juta jiwa yang saat ini merasa keberatan bisa dimasukkan ke dalam data Penerima Bantuan Iuran (PBI) 30 juta orang, yang saat ini sedang di-cleansing di Kemensos,” tegas Puan.

Lihat juga...