Menteri Edhy Berjanji Pulihkan Kejayaan Perikanan Bitung

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, berjanji  akan membantu nelayan dan pengusaha perikanan di daerah yang terdampak peraturan, larangan penangkapan benih lobster dan pengoperasian kapal eks-asing, seperti di Kota Bitung, Sulawesi Utara.

“Kita mulai dengan Permen 56, ada tiga Krustasea yang diatur di sini. Lobster, kepiting dan rajungan. Kepiting di bawah 150 gram, lobster di bawah 200 gram. Di Sulawesi ini banyak yang bergantung dari mencari benih lobster, di Lombok dan di daerah lain,” jelas Menteri Edhy, di Kantor Wali Kota Bitung, Selasa (18/2/2020).

Dikatakan, bahwa KKP saat ini  tengah merevisi Permen KP No. 56 dengan memfokuskan diri pada budi daya. Dalam revisi itu juga akan diatur tentang kewajiban restocking untuk menjaga habitat ketiga krustesae ini tetap lestari di alam liar.

Aturan lain yang akan diubah untuk mengembalikan kejayaan kota Bitung di bidang perikanan, adalah pengoperasian kembali kapal Indonesia buatan asing yang sempat dilarang. Aturan ini diakui berdampak signifikan bagi nelayan dan pengusaha perikanan.

“Banyak kapal yang mangkrak dan berimbas pada anjloknya produksi nelayan maupun pabrik-pabrik pengolahan ikan,”tandasnya.

Sebelum bertemu Wali Kota Bitung, Menteri Edhy sempat berkunjung ke dua pabrik pengolahan ikan, yakni PT RD Facific dan PT Samudera Mandiri Sentosa (SMS).

PT RD Facific sudah tidak lagi beroperasi, karena tidak adanya pasokan ikan, sementara PT SMS masih beraktivitas, namun produksinya turun drastis. Menurut pengelola PT SMS, produksinya dulu sampai 50 ton, kini turun sampai 30 ton.

“Yang dibutuhkan mereka kan hanya ikan sampai ke pabrik mereka. Nah, ini sekarang jalannya. Mereka punya kapal, mereka juga kami minta agar siap menerima ikan dari nelayan,” tegas Menteri Edhy.

Sehingga semua ikan yang ada di wilayah Bitung, bisa ditampung dengan harga yang lebih mahal. Menurut dia, seharusnya ini bisa lebih positif bagi perusahaan di wilayah setempat.

“Kita harapkan PT Samdura Mandiri Sentosa ini menjadi contoh untuk investor dalam negeri,” kata Menteri, saat menyambangi PT SMS.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengatakan terkait kapal eks-asing, KKP tengah menyiapkan revisi aturan mengenai hal tersebut, dan masih terus dalam pembahasan untuk teknis pengoperasiannya.

Dia juga berharap, investasi asing di bidang perikanan  terus tumbuh, di samping beragam peluang harus diberikan kepada investor asing yang sudah menjalankan bisnisnya di Tanah Air.

“Sekarang kita nyari investor yang mau berinvestasi di Indonesia. Bagaimana negara lain mau tertarik, jika melihat eksistingnya saja enggak diperhatikan,”ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Bitung, Max J Lomban, mengatakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayahnya anjlok hampir 50 persen dalam beberapa tahun belakangan, akibat sejumlah peraturan Kementerian Keluatan dan Perikanan.

“Pertumbuhan ekonomi akhir 2014 mencapai 7 persen, 2015 turun 3,56 persen. Ini tidak pernah terjadi di Sulawesi Utara, bahkan di kota Bitung. Perekonomian anjlok 50 persen, karena kelautan dan perikanan kita betul-betul jatuh,” jelasnya.

Dia berharap, kehadiran Menteri Edhy di Bitung menjadi angin segar sehingga perikanan kota Bitung kembali maju.

“Saya sepakat untuk menjaga lingkungan, tapi bagaimana kita juga menjaga agar ekonomi masyarakat meningkat sambil lingkungannya dijaga. Supaya ada keseimbangan,” ujar dia.

Lihat juga...