MUI Luncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Halal

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meluncurkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) P2 MUI, sebagai bentuk tanggung jawab bagi ummat, bangsa dan negara dalam bidang halal dan syariah.

Wakil Ketua Umum MUI, KH. Muhyiddin Junaidi, mengatakan, MUI sebagai pelayan ummat atau himayatul ummah, senantiasa dituntut agar berperan secara aktual sesuai kondisi kekinian.

Menurutnya, peran MUI sebagai himayatul ummah menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang keagamaan.

Salah satu tuntutan terkini atas peranan MUI, adalah dalam pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

“MUI harus mampu memberikan standarisasi kepada auditor halal yang memegang peran kunci dalam proses sertifikasi halal,” kata Muhyiddin, pada peluncuran LSP P2 MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dia menjelaskan, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 ayat 2 UU JPH, bahwa persyaratan auditor halal harus memperoleh sertifikat dari MUI.

Peranan ini diperkuat dan diperjelas pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 tahun 2019 pasal 22 ayat 3, yang menyebutkan uji kompetensi sertifikasi auditor halal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh MUI.

“Tuntutan peran inilah yang mengharuskan MUI membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang akan melakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam UU dan PP tersebut,” ungkap Muhyiddin.

Kepala LSP LPPOM MUI, Nur Wahid, menambahkan, sebelumnya lembaga-lembaga di bawah MUI sudah ada yang memiliki LSP. Yaitu, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, yang telah memiliki LSP LPPOM MUI dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang sudah memiliki LSP DSN.

Menurutnya, kedua LSP tersebut melakukan uji kompetensi untuk jejaringnya masing-masing. Yaitu, penyelia halal dan auditor halal untuk LSP LPPOM MUI, serta pengawas syariah untuk LSP DSN.

Dengan tuntutan terkini berkaitan dengan pelaksanaan UU JPH dan

tuntutan di bidang ekonomi syariah, pada 30 Desember 2019, Pimpinan MUI memandang perlu untuk mendirikan LSP P2 MUI melalui SK MUI No. Kep-2524/DPMUI/XII/2019.

“LSP P2 MUI ini merupakan penggabungan antara LSP LPPOM MUI dan LSP DSN MUI,” ujar Nur, pada peluncuran LSP P2 MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Dia menyebut, secara organisasi LSP MUI sejajar dengan lembaga-lembaga lain yang sudah ada di bawah MUI. Seperti DSN, LPPOM MUI, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan sebagainya.

Sesuai ketentuan yang berlaku, LSP P2 MUI ini kemudian diajukan untuk mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Melalui proses dan prosedur yang berlaku, lisensi tersebut diserahterimakan sertifikatnya oleh BNSP pada hari ini, Kamis (13/2/2020) di kantor MUI Pusat.

“Alhamdulillah, lisensi sudah didapat dari BNPS. Melalui lisensi BNSP ini, maka LSP P2 MUI telah dinyatakan sah untuk melakukan uji kompetensi terhadap calon auditor halal, pengawas syariah dan penyelia halal,” ucap Nur.

Di masa mendatang, tambah dia, LSP P2 MUI akan mengembangkan skema dan perangkat untuk uji kompetensi di bidang lainnya, yang berkaitan dengan syariah dan halal, seperti juru sembelih halal, tenaga profesional di bidang jasa wisata syariah, pengawas zakat, chef halal, dan berbagai profesi terkait lainnya.

Nur berharap, dengan hadirnya LSP P2 MUI ini mampu memberikan sumbangsih positif dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang halal dan syariah.

“Ini memang menjadi bagian dari tugas pokok organisasi MUI dalam mengemban amanah ummat,” tutupnya.

Lihat juga...