MUI: Penguasaan Umat Islam Terhadap Aset Nasional di Bawah 20 Persen

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) sangat prihatin atas penguasaan umat Islam terhadap aset nasional yang masih di bawah 20 persen.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin mengatakan, masalah utama yang dihadapi umat Islam di Indonesia adalah kesenjangan antara faktor demografis dan peran strategis umat di pentas nasional.

Indikator kuantitatif umat tidak sebanding dengan indikator kualitatif, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan politik.

“Dalam bidang ekonomi, angka demografis umat sekitar 88 persen dari total penduduk Indonesia,” kata Din dalam sambutannya pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke 7 di Bangka Belitung, Kamis (27/2/2020), seperti dalam rilisnya yang diterima Cendana News, Kamis (27/2/2020).

Namun angka tersebut menurutnya, tidak menjelma dalam angka riil penguasaan umat akan aset nasional.

“Penguasaan umat Islam terhadap aset nasional diprediksi di bawah 20 persen. Ini mengingat 1 persen penduduk dengan afiliansi agama, dan etnik lain menguasai aset nasional lebih dari 60 persen,” urai Din.

Lebih lanjut dia menyebut, terdapat paradoks bahwa Islam sebagai agama pendorong usaha dan laba, masuk ke nusantara melalui perdagangan. Muncul juga sentra-sentra ekonomi dan perdagangan di beberapa daerah.

“Namun kini terpuruk bahkan terhempas ke pinggir jalan. Upaya pemberdayaan ekonomi umat oleh organisasi Islam tertatih- tatih dan mengalami kendala mendasar,” tukasnya.

Yakni antara lain, jelas Din, lemahnya permodalan dan akses ke dunia perbankan. Pembangunan ekonomi nasional yang membuka pintu bagi bagi kapitalis global. Juga tidak adanya kebijakan afirmatif dari negara berpengaruh bagi keterpurukan umat dalam bidang ekonomi.

Keadaan ini membawa dampak sistemik terhadap kehidupan umat dalam sektor-sektor seperti, pendidikan, kesehatan dan politik.

Infrastruktur kebudayaan umat Islam dalam bidang fisikal materiil rapuh dan inefektif. Begitu pula dengan jalan keluar dari umat Islam sendiri tidak cukup berhasil. Karena dakwah islamiyah belum terlalu kuat mendorong kebangkitan ekonomi.

Yakni kata dia, terdapat jarak lebar antara asumsi penunaian zakat oleh wajib zakat potensial diperkirakan lebih dari Rp300 triliun. Sementara realisasi pembayarannya per tahun di bawah Rp20 triliun.

Hal ini menurutnya, merupakan problematika keumatan dalam bidang ekonomi membawa dampak sistemik terhadap kondisi umat dalam bidang politik.

Karena di tengah budaya politik pragmatis materialistik dengan praktek politik uang (money politics), yang merajalela.

Ketakberdayaan ekonomi telah membawa umat kepada ketakberdayaan politik. Karena umat Islam tidak berdaya terhadap tipu daya polituk sistematik.

Terjadilah lingkaran setan permasalahan, yakni dari ekonomi ke politik, dan sebaliknya dari politik ke ekonomi hingga merambah ke sektor lainnya.

“Seyogyanya mata rantai lingkaran setan ini dapat diputus dengan mengedepankan lingkaran keutamaan dengan menjalankan agenda strategis keumatan,” tukasnya.

Lihat juga...