Omnibus Law Ciptaker Dinilai Menghilangkan Hak Dasar Buruh

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Fathimah Fildzah Izzati mengungkapkan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) tidak memberi dampak positif apapun bagi kaum buruh. Alih-alih demikian, Fildzah menilai hak-hak dasar kaum buruh justru dihilangkan dalam RUU sapu jagat tersebut.

“Kalau kita baca (Naskah akademik RUU Ciptaker Mulai dari halaman 553-581) ngga ada buat pekerjanya. Hak-hak dasar buruh dihilangkan. Pertama penghilangan upah minimum di sektor tertentu. Kedua penghilangan pemberian upah saat cuti, haid, melahirkan dan beribadah (baca pasal 93 ayat 2). Ketiga pengurangan jumlah pesangon (baca pasal 156 ayat 2). Keempat PHK yang sewenang-wenang bahkan akibat kecelakaan kerja,” terang Fildzah, Kamis (27/2/2020) di Jakarta.

Fildzah juga menyebut RUU ini lebih tepat diberi nama RUU Cipta Investor atau Investasi dibanding Cipta Kerja karena konten di dalamnya didominasi oleh isu-isu mengenai kemudahan dan kepastian berinvestasi.

“Tapi itu cuma soal nama yang bisa dimain-mainkan. Kalau kita fokus pada isinya, dia adalah liberalisasi ekonomi yang mensyaratkan hadirnya kemudahan berinvestasi dan di saat bersamaan menekan biaya buruh,” tukasnya.

Sebut saja program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dianggap baru oleh pemerintah, dan mampu memberi manfaat bagi pekerja sebagaimana tertuang dalam RUU Ciptaker. Ternyata program tersebut juga dinilai tidak menguntungkan pekerja.

“JKP itu dibayarkan melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Yang bayar ya buruh sendiri, bukan premi dari perusahaan. Ini ada di RUU Ciptaker pasal 46b ayat 1. Besaran JKP nya juga didasarkan pada persentase upah. Artinya semakin kecil upah pekerja maka semakin kecil pula JKP yang dibayarkan,” pungkasnya.

Pakar hukum dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti saat menjadi narasumber pada acara diskusi bertajuk Pro Kontra Omnibus Law Ciptaker, Kamis (27/2/2020) di Jakarta. -Foto: Amar Faizal Haidar

Di tempat yang sama, Pakar Hukum dan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menyarankan agar draf RUU Ciptaker yang diajukan pemerintah ke DPR RI ditarik terlebih dahulu dan jangan sampai dibahas.

“Jangan dibahas, tarik dulu, susun dan diskusikan ulang, dan kalau bisa busnya kecil dulu jangan langsung 11 begitu. Jadi jngan dibahas dulu di DPR,” kata Bivitri.

Apalagi, sabung Bivitri, RUU Omnibus Law Ciptaker terkesan dipandang secara sederhana, ketika ada kesalahan bisa direvisi dengan musah. Karena menurutnya, perancangan draf UU tersebut yang sebenarnya menjadi soal.

“Karena narasinya yang muncul kan simpel, kalau kamu nggak suka pasal 170 ya delete saja. Padahal yang jadi masalah kan cara pandang di RUU ini,” ujarnya.

Lihat juga...