Pelaku Bullying Diusulkan Dihukum Pendidikan ala Militer

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Aksi bullying kembali terjadi di Jawa Tengah. Berawal dari  video tindak kekerasan yang viral di media sosial, Rabu (12/2/2020) malam. Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, tampak tiga orang siswa laki-laki merundung seorang siswi perempuan di salah satu SMP di Kabupaten Purworejo.

Mereka menendang dan bahkan memukul si korbannya dengan gagang sapu. Korban yang tampak tidak berdaya hanya menundukkan kepala di mejanya sambil menangis.

Persoalan ini dipandang serius oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Pihaknya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan Jateng, untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo demi mengusut kasus ini.

“Kepolisian juga sudah menerima laporan, sekolah juga sudah ambil tindakan. Saya juga sudah koordinasi dengan pengurus organisasi induk sekolahnya. Jadi sudah saya telponi semua,” kata Ganjar di kantor Gubernuran, Semarang, Kamis (13/2/2020).

Ganjar juga meminta agar siswa pelaku perundungan diberi konseling dari guru maupun psikolog. Menurutnya, kenakalan siswa sebagaimana tampak dalam video yang viral itu harus diatasi dengan konseling agar perilaku bullying tidak terjadi lagi ke depannya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengusulkan, agar sekolah tempat terjadinya bullying tersebut ditutup dan dilebur dengan sekolah lain di sekitarnya.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, sekolah tempat terjadinya bullying  tersebut hanya mendidik 21 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel). Rombel 7 dan 8 masing-masing berisi 6 siswa, adapun rombel 9 terdiri dari 9 siswa. Seluruh murid diampu oleh 8 guru dan 4 tenaga kependidikan.

Dirinya juga berencana meminta masukan kepada seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan terkait kemungkinan untuk menutup sekolah tersebut atau melebur sekolah berkapasitas murid kecil dengan sekolah di sekitarnya.

“Mungkin kita harus berani ambil tindakan. Sekarang saya lagi minta regulasinya ditata dan saya minta kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, yang begini boleh gak sih dilikuidasi? Saya kira kalau seperti itu, gak ada muridnya atau gak bisa keluar dengan baik, lebih baik ditutup saja atau digabung dengan sekolah kiri kanannya,” tandas Ganjar.

Meski mengecam pelaku, orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jateng tersebut masih mempertimbangkan masa depan pelaku yang masih anak-anak. Dirinya tidak setuju, bila pelaku dikeluarkan.

“Ada ide dari masyarakat, untuk menghukum para pelaku mengikuti pendidikan ala militer. Ini merupakan ide yang sangat bagus, karena akan lebih mengena, daripada mereka dihukum seperti pelaku pidana lainnya,” terangnya.

Selain ide menyekolahkan para pelaku ke militer, ada juga pihak yang mengusulkan agar para pelaku dihukum dengan cara sosial. Mengingat, siswa perempuan yang menjadi korban bullying merupakan penyandang disabilitas, maka para pelaku diminta menjadi relawan di yayasan atau rumah difabel. Efek jeranya bisa kena, tapi dengan cara yang baik.

“Ada pengelola Rumah Disabilitas atau Rumah D di Semarang, kontak saya. Beliau usul para pelaku menjadi relawan di rumah penyandang disabilitas agar mereka bisa mengerti dan muncul kepekaan. Dua usulan ini pantas diberikan kepada para pelaku. Mudah-mudahan, mereka akan tersentuh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” tegasnya.

Tangani Dua Sisi

Sementara, Ketua Pusat Kependudukan Perempuan dan Perlindungan Anak (PKPPA) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Dr Arri Handayani MSi mengemukakan, perilaku bullying disebabkan oleh sejumlah faktor, baik dari korban atau pun pelaku.

Bullying bisa terjadi kepada mereka yang berbeda dengan teman-teman yang lain, untuk korban mungkin pribadi yang tidak percaya diri, sementara pelaku bisa jadi dahulu dia juga korban bullying, kemudian merasa ada orang yang bisa perlakukan demikian, maka jadi obyek balas dendam,” terangnya di kampus UPGRIS Semarang, Kamis (13/2/2020).

Ketua PKPPA UPGRIS Dr Arri Handayani MSi, saat ditemui di kampus tersebut di Semarang, Kamis (13/2/2020). -Foto: Arixc Ardana

Disatu sisi, pihaknya juga menduga lingkungan sekolah juga mendukung, dalam artian sebagai sekolah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, lingkungannya relatif sepi, sehingga mudah dalam melakukan kekerasan atau perundungan.

Dijelaskan, peran dan pendampingan dari orangtua juga diperlukan untuk memulihkan psikis anak, namun jika trauma yang terjadi terlalu dalam dibutuhkan peran psikolog atau konselor sekolah untuk menanganinya.

“Sementara untuk pelaku, karena mereka juga masih kategori anak-anak, juga perlu perlakuan khusus. Jangan ditangani dengan cara yang sama untuk pelaku dewasa, karena dikhawatirkan mereka justru akan mendendam, sehinga bisa jadi ketika ada kesempatan lagi, mereka akan melakukan perundungan atau bullying lagi,”pungkasnya.

Lihat juga...