Penerbitan RIPH, Pengusaha Pertanyakan Kebijakan Pembatasan Jumlah Importir

Bawang putih impor asal negeri China terlihat di Pasar Keputran Surabaya, Jumat (14/6/2020) – Foto Dok Ant

JAKARTA – Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN), mempertanyakan keputusan Kementerian Pertanian yang menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) hanya untuk 10 importir.

Wakil Ketua PPBN, Mulyadi mengatakan, ada 100 lebih importir yang telah melakukan wajib tanam bawang, dan sudah mengajukan aplikasi permohonan sejak Nopember 2019 lalu. Namun hingga kini, belum ada yang mendapatkan RIPH. “Malah justru yang dirilis RIPH-nya importir yang tidak jelas keberadaanya, dan kebanyakan perusahaan baru belum pernah mengimpor bawang putih,” ujarnya Mulyadi, di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Menurutnya, 10 importir yang telah menerima RIPH tersebut diduga bermasalah, sebab diantaranya ada yang beralamat fiktif. Ada yang di dalam mall, seperti STC kantornya kecil, beberapa ada yang gudangnya tidak jelas, dan masih banyak masalah lainnya.

Bahkan tujuh dari 10 importir disebut Mulyadi, sebagai importir pendatang atau baru muncul, tanpa pengalaman sama sekali mengimpor bawang putih. “Biarkan bawang putih RIPH-nya dibuka lebar-lebar diberikan ke semua importir, jangan pilih kasih,” katanya.

Selain itu pengusaha juga meminta ada kepastian waktu terbitnya RIPH. Jangan sampai setelah harga bawang di pasaran naik, rekomendasi impor baru diterbitkan. Sebelumnya anggota Komisi IV, Alien Mus, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mentan, Senin (17/2/2020) lalu, mempertanyakan dasar dari penetapan 13 importir yang mendapatkan RIPH.

Sebagian dari para importir tersebut disebut-sebut fiktif alamatnya, tidak memiliki gudang, dan banyak yang merupakan perusahaan baru. Alien juga menyebut, salah satu dari perusahaan yang memperoleh RIPH tersebut mendapatkan jatah kuota impor lebih banyak dari perusahaan lainnya. (Ant)

Lihat juga...