Perusahaan Harus Dukung Gerakan Zakat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Fuad Hasan, mengimbau perusahaan harus mendukung gerakan zakat yang sedang tumbuh dan berkembang di negara Indonesia.

Karena menurutnya,  merujuk potensi zakat Indonesia sebesar Rp 217 triliun, sebagaimana hasil penelitian Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) dengan The Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Potensi zakat tersebut menurutnya, mewajibkan semua intensitas usaha atau perusahaan untuk menunaikan zakatnya.

“Zakat itu menjadi obligator sistem di negara kita, bukan volantary seperti yang sekarang ini. Yang diperlukan adalah instrumen untuk menggali potensi zakat yang sebesar Rp 217 triliun itu,” kata Fuad pada seminar nasional bertajuk ‘Zakat Perusahaan Insentif Pajak, dan Sustainability Development‘, di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Sebagai contoh, sebut dia, zakat penghasilan profesi, Kemenag berupaya mengusulkan kepada presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pengumpulan zakat di kementerian/lembaga atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMD.

Meskipun menurutnya, usulan ini perjuangan masih belum selesai. Tapi tentu untuk zakat perusahaan juga diperlukan instrumen-instrumen lain untuk menggerakkan perhimpunan zakat yang sangat signifikan.

“Contohnya, instrumen fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara tegas mengatur zakat,” ujar Fuad.

Selain itu, tambah dia, regulasi-regulasi di kementerian yang berkaitan dengan dunia usaha. Karena kita perlu membangun mindset positif di tengah-tengah masyarakat, bahwa mengeluarkan zakat itu bukan sebagai beban.

“Bukan sebagai bagian dari biaya, tetapi zakat adalah kewajiban lain berkaitan dengan kesucian dan keberkahan. Juga berkaitan dengan tanggungjawab sosial dunia usaha terhadap kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Dari sisi pengelolaannya, jelas dia, bahwa sistem pengelolaan zakat di negara Indonesia bersifat terbuka, tidak menggunakan konsep keuangan yang tertutup.

Karena jelas dia lagi, kalau sistem pengelolaan zakat yang tertutup, Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), itu hanya menerima entitas dana zakat saja, tidak menerima dana CSR dan sumbangan lainnya.

“Tetapi kita menerapkan sistem pengelolaan yang terbuka, tentu sepanjang dana zakat yang dihimpun itu adalah dana yang tidak bermasalah secara hukum,” urainya.

Ketentuan membayar zakat secara umum tentu juga berlaku bagi zakat perusahaan. Yang berbeda adalah subyek penyaluran dan lainnya.

“Prinsipnya setiap perusahaan itu menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap zakat,” pungkasnya.

Lihat juga...