Potensi Zakat Perusahaan Tingkatkan Kesejahteraan Umat

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Muhammad Fuad Hasan menegaskan, zakat perusahaan merupakan potensi ekonomi umat, dimana didalam penghimpunan dan pengelolaan zakatnya perlu lebih diintensifkan lagi.

“Potensi zakat perusahaan dapat memberikan dampak yang luas dalam mengatasi berbagai persoalan umat,” kata Fuad pada seminar nasional zakat perusahaan bertajuk ‘Zakat Perusahaan, Intensif Pajak dan Sustainability Development’ di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Regulasi zakat perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal UU tersebut kata Fuad, sudah menyebutkan jenis-jenis usaha korporasi yang dapat dihimpun zakatnya.

Diantaranya pertanian, perdagangan,perinduatrian,kehutanan, pertambangan dan lainnya. ” Ini semua potensi zakat besar di Indonesia yang perlu kita gerakan zakat pelaku usaha,” ujarnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembagi Amil  Zakat (LAZ) sudah sangat bagus dalam mendorong kepedulian para usaha untuk partisipasi didalam membayar zakat.

Karena menurutnya, kalau kita hanya mengandalkan penerimaan dari zakat individu atau pribadi itu sangat jauh sekali antara realitas pengumpulan zakat dengan potensi zakat Indonesia yang sebesar Rp 217 triliun.

“Tetapi dengan  zakat perusahaan diharapkan dapat menambah perhimpunan zakat di Indonesia, baik dalam skala badan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Karena semua itu adalah sebagai entitas usaha,” ujar Fuad.

Ini sekaligus tambah dia, untuk memdorong pengembangan industri halal di negara Indonesiai. “Jadi kita membangun ekosistem halal termasuk juga pariwisata halal dan sebagainya. Itu didalam lingkup kesadaran perusahaan di dalam menunaikan zakatnya,” tukasnya.

Karena sebut dia, dilihat dari aturan regulasi program aksi yang dilakukan oleh lembaga zakat sangat memberikan dampak luas dalam menopang upaya meningkatkan kesejahteraan kaum mustahik. Seperti peningkatan aspek pendidikan dan kesehatan.

Fuad berharap semua dana zakat yang dihimpun perusahaan dapat memberikan solusi lebih besar untuk meningkatkan lembaga zakat. Yakni di dalam mengatasi persoalan sosial dan kemanusiaan di negara Indonesia.

“Seperti, pengentasan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, bencana dan lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada beberapa poin penting yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2012,  yang perlu diperhatikan didalam memahami, menjelaskan dan pengelolaan zakat peruhasaan adalah kepemilikan muslim dan bidang usaha halal.

Ini juga ada kolerasi dengan upaya kita dalam mengembangkan industri halal yang kaitannya dengan  pengembangan zakat.

Begitu juga tentang aset perusahaan yang dapat dinilai, juga bagian dari konsep ekonomi syariah berkaitan dengan bisnis perusahaan.

Peraturan lainnya adalah Anggaran Dasar dalam perusahaan yang menetapkan adanya kewajiban yang harus dikeluarkan dalam kegiatan perusahaan, baik laba atau keuntungan dan aktiva berjalan.

Selain itu adalah ketentuan RUPS. Dimana kata dia, setiap perusahaan juga melakukan kewajiban zakat perusahaan ditetapkan dalam RUPS.

Juga pernyataan para pemegang saham yang melegendasikan daripada direksi untuk mengeluarkan zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan.

Menurutnya, kalau kita memperhatikan regulasi berkaitan praktek zakat perusahaan yang ada, contoh di Malaysia dan Saudi Arabia juga negara OKI.Kita tentu tidak bisa mengatakan regulasi zakat Indonesia teringgal  dibandingkan negara lain didalam UU Pengelolaan Zakat.

“Tapi kita memang mengupayakan yang lebih mendasar bisa membangun ekosistem yang kuat ditengah masyarakat didalam menghimpun potensi zakat perusahaan,” pungkasnya.

Lihat juga...