Presiden Jokowi Apresiasi Reformasi Birokrasi di MA

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengapresiasi perubahan besar yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung (MA) sebagai benteng bagi pencari keadilan. Dengan reformasi birokrasi di hampir semua lini guna memberikan pelayanan yang cepat, segera, berbiaya ringan dalam peradilan, sehingga masyarakat merasa puas.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran MA di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Hatta Ali yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan kita untuk melayani masyarakat secara cepat, segera, berbiaya ringan dalam peradilan,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di acara Laporan Tahunan MA Tahun 2020 di JCC, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Presiden menyebutkan tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung sangatlah berat dan tidak mudah. Semua warga negara terutama keluarga yang tidak beruntung terus semakin berani memperjuangkan keadilan. Masyarakat harus memperoleh layanan yang semakin baik dan cepat di tengah masalah yang semakin kompleks.

“Kita tahu bahwa tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung sangatlah berat dan tidak mudah. Dimana masyarakat harus memperoleh keputusan yang seadil-adilnya di tengah kepentingan yang berperkara,” ungkapnya.

Presiden juga memberikan penghargaan terhadap MA dalam memberikan keputusan yang cepat, menciptakan peradilan yang sederhana.

“Kecepatan dan keterbukaan adalah kunci penting. Harus semakin sederhana, semakin cepat dan transparan. Hasilnya sudah terasa dari 20.275 beban perkara di tahun 2019 hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang berdirinya Mahkamah Agung,” ujarnya.

Ketua MA Hatta Ali menyampaikan berbagai kemajuan yang telah dilakukan MA sepanjang 8 tahun kepemimpinannya. Di antaranya penghargaan BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian selama 7 tahun berturut-turut, tunggakan perkara yang terus menurun bahkan mencatat rekor terendah sepanjang berdirinya MA.

Bukan hanya itu, tingkat kepercayaan publik yang terus meningkat serta cepatnya memutus suatu perkara dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Padahal sebelumnya putusan di MA memakan waktu bertahun-tahun yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Namun saat ini hal tersebut tidak ada lagi, yang ada kecepatan dengan berbiaya ringan.

Pada Agustus 2019, MA telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (sidang e-litigasi).

Perma tersebut melengkapi berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) yang terbit pada 13 Juli 2018.

Sidang e-litigasi (online) sudah berlaku efektif di seluruh pengadilan sejak 2 Januari 2020. Pelaksanaan e-litigasi, memungkinkan masyarakat pencari keadilan untuk mengajukan gugatan atau permohonan.

Termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum dan dokumen perkara (soft copy) dengan sistem elektronik.

Berlaku di seluruh pengadilan  Indonesia saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara (PTUN).

Lihat juga...