Program Gratis PTSL Hanya Khusus Pembuatan Sertifikat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Ketua Tim Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) 2020 dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi di Kelurahan Jatibening Baru dan Jatibening, Fauzi Kamalismail, mengatakan, program gratis PTSL khusus untuk pembuatan sertifikat.

“Gratis itu, pengertian di BPN-nya seperti penyuluhan, pengukuran, pembuatan sertifikat tidak dikenakan biaya. Sedangkan terkait akte, bayar pajak PBB itu kan dibebankan ke pemilik tanah,” ungkap Fauzi usai sosialisasi Program PTSL di Kelurahan Jatibening, Jumat (21/2/2020).

Ketua Tim Program PTSL 2020 BPN Kota Bekasi di Kelurahan Jatibening Baru dan Jatibening, Fauzi Kamalismail, usai memberi sosialisasi terkait program PTSL kepada pengurus RT/RW di kelurahan Jatibening, Jumat (21/2/2020) – Foto: Muhammad Amin

Dikatakan, untuk biaya pembuatan sertifikat di Kota Bekasi tetap mengacu SKT tiga menteri dan didampingi Peraturan Wali (Perwal) Kota dengan besaran mencapai Rp150 ribu untuk satu surat.

Tapi persyaratan pembuatan sertifikat melalui program PTSL salah satunya harus menunjukkan PBB dan lunas pajak tentunya.

Dia menambahkan bahwa untuk tahun 2020 program PTSL di Kota Bekasi hanya dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondok Gede dengan total mencapai 15 ribu. Ada pun waktu pelaksanaan sampai akhir tahun 2020.

“Mulai sekarang masyarakat sudah boleh mendaftarkan formulirnya seperti KTP, KK, PBB dan dasar alas haknya. Jadwal pengukuran menunggu kesiapan dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk ditunjuk oleh Lurah,” tukasnya.

Menurutnya, BPN dalam melakukan pengukuran akan menggunakan alat khusus. Masyarakat harus menerima sesuai ukuran yang ditetapkan BPN. Karena untuk lahan pasti ada lebih atau kurangnya jika dihitung secara manual.

“Dulu orang jual tanah hanya dengan istilah satu tombaknya, atau langkah. Maka BPN memiliki alat ukur khusus untuk menyesuaikan dengan surat yang dipegang dengan melibatkan pemilik, ketua RT/RW dan warga sekitarnya,” jelas Fauzi.

Sementara Jaksa dari Bidang Datun Kejari Kota Bekasi, Andri Poliaman akrab disapa Ucok, kepada Cendana News, usai sosialisasi mengatakan hanya mengimbau agar pelaksanaan program PTSL di wilayah Pondok Gede harus instruksi SK tiga menteri. Program PTSL adalah program Presiden RI, harus dijalankan dengan benar.

“Jika ada penarikan kepada masyarakat yang mengurus PTSL lebih dari ketentuan SK tiga menteri dan Perwal Kota Bekasi sebesar Rp150 ribu, maka itu bisa dikategorikan pungli, maka harus dilaporkan,” tegasnya

Menurutnya pungli beda tipis dengan pemerasan sesuatu yang terjadi di luar kehendak. Untuk itu dia menegaskan jika terjadi  hal tersebut warga harus melaporkan agar ditindak.

Sementara Lurah Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Miyana, mengatakan bahwa program PTSL 2020 di wilayahnya kebagian 3000 sertifikat. Adapun pembagiannya ungkap dia, akan dibagi rata di lima RW wilayah setempat.

Lurah Jatibening, Miyana, dikonfirmasi usai pelaksanaan sosialisasi program PTSL, Jumat (21/2/2020). – Foto: Muhammad Amin

“Ini kan baru tahun ini Kelurahan Jatibening dapat jatah program PTSL, sementara dibagi rata dulu di lima RW. Tapi itu bisa berubah tergantung lokasinya juga di mana lebih banyak karena Pokmasnya baru akan dibentuk minggu depan,” jelas Miyana.

Lihat juga...