Putusan Hakim PN Maumere Dinilai Cederai UU Pers

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pemimpin redaksi dan wartawan media massa online lintasnusanews.com melalui kuasa hukum, menyatakan akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maumere, yang mengabulkan gugatan GM KSP Kopdit Obor Mas Maumere, Leonardus Frediyanto Moat Lering, terkait pemberitaan di media tersebut.

Kuasa hukum, Alfons Hilarius Ase, SH., MH., menjelaskan, gugatan GM KSP Kopdit Obor Mas Maumere, dilayangkan kepada Tergugat 2, yakni wartawan lintasnusanews.com (Karel Pandu), karena memberitakan hasil wawancaranya dengan narasumber bernama Anton D. Kedang, yang dalam kasus yang sama menjadi Tergugat 1.

“Wawancara dilakukan dengan Tergugat 1, karena beliau mengetahui dan dianggap sebagai orang yang paling tahu, karena pada saat pelaksanaan proyek pembangunan perumahan (objek pemberitaan), dia menjadi pengawas di KSP Kopdit Obor Mas,” jelas Alfons, Kamis (20/2/2020).

Alfons Hilarius Ase, SH., MH., kuasa hukum Tergugat 2 dan 3 dalam perkara pemberitaan tentang proyek pembangunan rumah Le Tansca Obor Mas Permai milik Kopdit Obor Mas Maumere, dengan judul ‘Mantan Pengawas Ungkap Dugaan Kebohongan GM Kopdit Obor Mas’ di media lintasnusanews.com, saat ditemui di kota Maumere, kabupaten Sikka, provinsi NTT, Kamis  (20/2/2020). -Foto: Ebed de Rosary

Alfons mengatakan, dalam kerja-kerja pers, wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan bila ada keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, bisa menggunakan hak jawab.

Berdasarkan hak jawab itu, tambah dia, redaksi wajib memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan. Jika hak jawab itu digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan, tetapi redaksi mengabaikannya, akan ada sanksi pidana.

“Berkaitan dengan kasus ini, seharusnya penggugat menggunakan hak jawab terlebih dahulu sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

Alfons menjelaskan, bahwa sesungguhnya dari gugatan yang diajukan itu, pemberitaan telah dicabut berdasarkan surat permintaan yang diajukan oleh Anton D. Kedang selaku narasumber berita dan Tergugat 1.

“Tetapi setelah berita itu dicabut, dirinya membuat surat kepada redaksi untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, dan suratnya dikirim lewat email Vony. Dan, siapa itu Vony? Kami juga tidak tahu,” jelasnya.

Menjadi pertanyaan, kata Alfons, kenapa setelah berita dicabut, Anton D. Kedang mengirimkan surat yang meminta agar membuat permohonan maaf, lalu dia membantah semuanya itu.

Semestinya, kata Alfons, setelah berita dicabut, penggugat yang merasa keberatan harus mengajukan hak jawab, sebab kalau menyangkut kerja-kerja pers, tentunya harus mengacu kepada Undang-Undang Pers.

“Jadi menurut kami, selaku kuasa hukum Tergugat 2 dan 3, keputusan yang dijatuhkan sangat mencederai Undang-Undang pers,” tegasnya.

Untuk diketahui, gugatan dilayangkan terkait pemberitaan yang dimuat di media lintasnusanews.com pada 9 Juli 2019, dengan judul ‘Mantan Pengawas Ungkap Dugaan Kebohongan GM Kopdit Obor Mas’, yang dinilai merugikan GM Kopdit Obor Mas (penggugat).

GM Kopdit Obor Mas menggugat Anton G. Kedang selaku narasumber dalam berita tersebut (Tergugat 1), Karel Pandu selaku wartawan (Tergugat 2) dan Ambros Boli selaku Pemimpin redakasi lintasnusanews.com (Tergugat 3).

Sementara itu, Marianus Laka, SH., kuasa hukum penggugat, saat dikonfirmasi mengaku belum bisa memberikan keterangan.

“Mohon maaf, kami ambil dulu turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere, baru bisa membuat pernyataan, karena pada saat pembacaan putusan kurang terdegar jelas,” kata Marianus.

GM KSP Kopdit Obor Mas melalui kuasa hukumnya menggugat narasumber, wartawan dan pemimpin redaksi media online lintasnusanews.com terkait berita tentang proyek pembangunan rumah Le Tansca Obor Mas Permai milik Kopdit Obor Mas Maumere, dengan judul ‘Mantan Pengawas Ungkap Dugaan Kebohongan GM Kopdit Obor Mas’. Gugatan dengan nomor pokok register PDTG Nomor 20 Tahun 2019, nominal ganti rugi sebesar Rp18 miliar.

Lihat juga...