RWP Pasar Kranji Tanggapi Adanya Penolakan Revitalisasi

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Pengurus Rukun Warga Pasar Baru Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat, menyampaikan tanggapan atas penolakan segelintir pedagang pasar terkait revitalisasi yang akan dilaksanakan.

Penolakan puluhan pedagang pasar tersebut yang meminta audiensi dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Rabu (19/2/2020) agar revitalisasi ditunda, terkait harga dan lainnya.

“Sebenarnya riak penolakan tersebut hal wajar, memang dari awal mereka itu berseberangan dengan RWP. Tapi jumlahnya sedikit, kami menghargai itu, tapi tolong hargai pedagang yang lain jumlahnya lebih banyak, “ujar Sri Mulyono, pengurus RWP Pasar Baru Kranji, kepada media, Rabu (19/2/2020).

Sri Mulyono, pengurus RWP Kranji, ditemui di Sekretariat RWP di Pasar Baru Kranji, Bekasi Barat, Rabu (19/2/2020). -Foto: M. Amin

Dia mengatakan bahwa mereka yang menolak tersebut memiliki tempat lebih dari satu. Bahkan dia menyebut bahwa yang diketuakan tersebut memiliki Ruko, kios dan los yang jumlahnya mencapai 7 unit. Bahkan ketuanya belum ada HPTD karena Ruko yang ditempati belum lunas dari pengembang sebelumnya.

Menurut Sri Mulyono, wajar mereka bersikeras ingin menunda revitalisasi karena setelah selesai mereka diharuskan membayar tempat baru. Jika mereka ingin memiliki lebih dari lima tempat mereka diperbolehkan tapi harus mengikuti aturan baru dari sisi pembayaran.

“Yang hadir di dewan untuk berdiskusi pun sebagian dari mereka ada pengontrak dan pedagang kaki lima yang tidak memiliki suara dalam proses revitalisasi. Namun demikian RWP tetap mengakomodir pedagang kaki lima untuk tempat baru nantinya,” tukas Sri Mulyono.

Dia menegaskan bahwa revitalisasi adalah khusus untuk pedagang eksis atau pedagang yang punya tempat. Yang ingin agar revitalisasi bisa ditunda hingga sepuluh tahun ke depan itu mereka yang punya tempat dikontrakkan dan setelah direvitalisasi maka mereka kembali dari nol untuk menempati tempat baru.

Sri Mulyono menegaskan jumlah pedagang pasar di Pasar Baru Kranji, yang memiliki HPTD mencapai 1835 pedagang. Sementara jelasnya, kondisi pasar sudah tidak memungkinkan saat ini. Bahkan Sri Mulyono mengklaim 35 persen tempat di Pasar Baru Kranji saat ini sudah ditinggalkan pedagang.

Diketahui pedagang Pasar Baru Kranji dari empat pasar yang akan dilakukan revitalisasi seperti Pasar Bantargebang, Jatiasih, dan Family Mart di Medan Satria. Pasar Kranji selama ini tidak pernah ada gelombang protes seperti tiga pasar lainnya. Aksi protes baru muncul belakangan ini.

Wawan, Ketua RPP didampingi pedagang pasar saat ditemui di kantor DPRD Kota Bekasi. Rabu (19/2/2020). -Foto: M. Amin

Padahal sebelumnya setiap ada protes ataupun audiensi yang dilakukan tiga pedagang pasar terkait proses revitalisasi dengan Komisi II DPRD Kota Bekasi selalu nihil peserta dari Pasar Baru Kranji. Sehingga dalam pertemuan terakhir Sekda Kota Bekasi meminta pasar lain yang akan direvitalisasi bisa mencontoh proses di Pasar Baru Kranji.

Tetapi pagi tadi, tiba-tiba puluhan pedagang Pasar Baru Kranji mendatangi kantor DPRD Kota Bekasi untuk beraudiensi. Mereka mengatasnamakan diri Forum Pengurus Pedagang (FPP). Kehadiran mereka berharap bisa beraudiensi terkait proses revitalisasi yang dinilai tidak sesuai keinginan pedagang pasar.

Ketua RPP, Wawan pagi tadi, mengaku kehadiran sejumlah pedagang Pasar Kranji tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar DPRD Kota Bekasi mendapat informasi berimbang. Dia mengklaim sebenarnya keseluruhan pedagang inginkan revitalisasi ditunda.

“RWP tidak ada kesadaran untuk merangkul pedagang, RWP hanya mengatasnamakan pedagang saat ke dewan dan pemerintah tapi pedagang tidak pernah di libatkan dalam proses tersebut,” tukasnya.

Pantauan di lokasi, puluhan pedagang Pasar Baru Kranji yang ingin audiensi tersebut tidak ada yang diterima oleh anggota DPRD Kota Bekasi. Staf DPRD menyampaikan bahwa semua anggota dewan tengah berada di luar kota, melakukan kunjungan kerja.

Lihat juga...