Sepanjang 2019, E-Court Dipergunakan Menangani 47.244 Perkara 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Modernisasi secara berlanjut melalui berbagai perangkat kebijakan terus dilakukan sebagai prasyarat penyempurnaan manajemen perkara yang bermuara pada MA.

Modernisasi yang merupakan lompatan besar adalah e-court yang diberlakukan sejak tahun 2018 dan gebrakan tersebut berlanjut di tahun 2019 melalui penerapan sidang elektronik (e-litigation) yang dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

“Kebijakan ini telah mendesain ulang praktek peradilan di Indonesia dari sistem konvensional menjadi sistem yang setara dengan praktek peradilan modern yang telah diterapkan oleh negara-negara yang dikenal maju dari sisi teknologi,” kata Ketua MA Hatta Ali saat membacakan Laporan Tahunan MA Tahun 2020 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Hatta Ali mengatakan, modernisasi melalui e-court dan e-litigation juga merupakan kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia.

“Kebijakan ini mendapat sambutan antusias dari para pencari keadilan. Pada tahun 2019, e-court telah digunakan untuk menangani 47.244 perkara terkait sengketa perdata, perdata agama, dan tata usaha negara,” ujarnya.

Hatta Ali menyebutkan, kebijakan e-litigation juga telah berjalan dengan baik salah satunya ditandai dengan tingginya partisipasi pengguna lain (non advokat) yang tercatat 22.641 pengguna, terdiri atas 21.431 pengguna perorangan, 172 pengguna Lembaga Pemerintahan, 972 pengguna badan hukum, dan 111 Pengguna dalam kapasitas sebagai Kuasa Insidentil.

E-court dan e-litigation juga telah diadaptasi pada kebijakan-kebijakan terkait hukum acara di antaranya Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,” sebutnya.

Hatta Ali mengaku Mahkamah Agung menyadari bahwa hukum merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, maka Mahkamah Agung mengambil peran dalam mengurai berbagai hambatan dari sisi hukum demi kesejahteraan rakyat.

Peran itu antara lain melalui penerapan mekanisme gugatan sederhana, mendorong proses mediasi, serta penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum yang berkeadilan.

“Mekanisme gugatan sederhana yang diterapkan sejak tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan dari sisi pemanfaatannya pada perkara perdata dan ekonomi syari’ah. Pada tahun 2019, jumlah perkara gugatan sederhana mencapai 8.460 perkara atau meningkat 33,65 persen dari tahun 2018 yang hanya 6.469 perkara,” ungkapnya.

Untuk merespon trend tersebut, MA lanjut Hatta Ali menaikkan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perma No.4 Tahun 2019 yang mengubah Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

“Mediasi sebagai forum yang ramah bagi para pengusaha, juga terus didorong dalam penyelesaian sengketa-sengketa perdata dan perdata agama. Pada tahun 2019, terdapat 86.827 perkara yang dibawa ke meja mediasi atau meningkat dari tahun 2018 sebanyak 86.814 perkara,” sebutnya.

Demikian halnya upaya mewujudkan keadilan restoratif, Hatta Ali mengatakan melalui lembaga diversi sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan 2020-2024, mendapatkan perhatian MA karena pada tahun 2019 terdapat 1055 perkara yang diselesaikan melalui diversi dan 264 perkara berhasil mencapai kesepakatan pada proses diversi tersebut.

“Program prioritas Nasional lainnya yang berhasil diselesaikan adalah penanganan sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang dimana tahun 2019 jumlah keseluruhan perkara yang diterima sebanyak 72 perkara dan telah di putus sebanyak 68 perkara,” ujarnya.

Peranan hukum dalam ekonomi juga terlihat pada kontribusi keuangan Negara melalui PNBP dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meningkat dari Rp40,3 miliar pada tahun 2018 menjadi lebih dari Rp66 miliar pada tahun 2019.

“Demikian halnya penjatuhan pidana denda dan pidana uang pengganti melalui putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pelanggaran lalu lintas, pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang dan perkara-perkara tindak pidana lainnya, dengan jumlah total lebih dari Rp44 triliun, yang meningkat dari tahun 2018 dengan total Rp38,9 triliun,” jelasnya.

Semua perkara yang berperan bagi pertumbuhan ekonomi tersebut, kata Hatta Ali merupakan bagian dari 6.689.756 perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebagai dharmabhakti lembaga peradilan kepada ibu pertiwi.

Lihat juga...