Suhu Panas, BPBD Sumbar Imbau Waspada Karhutla

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan status darurat bencana banjir dan longsor bakal berakhir 29 Februari 2020. Memasuki Maret mendatang, BPBD melihat perlu diwaspadai untuk bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Rumainur, mengatakan, hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau, saat ini cuaca di Sumatera Barat lebih terlihat kering. Suhu panas diiringi angin kencang, telah berlangsung beberapa hari terakhir ini.

“Mungkin masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang telah dikeluarkan Gubernur Sumatera Barat melalui surat edaran itu, tidak diperpanjang. Tapi kini memasuki masa kering, hal yang perlu diwaspadai itu karhutla,” katanya, Kamis (27/2/2020).

Ia menyebutkan, beberapa hari ini ada informasi kebakaran lahan, salah satunya di Kota Padang tepatnya di Lubuk Minturun. Hal ini sudah menandakan bahwa potensi kebakaran lahan itu mulai ada, untuk itu perlu diwaspadai pula bagi daerah lainnya.

Di Sumatera Barat potensi kebakaran hutan dan lahan hampir merata terjadi di seluruh daerah. Namun melihat ke tahun lalu, daerah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan itu, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Dharmasraya, Agam, Sijunjung, Sawahlunto, Limapuluh Kota, Pasaman Barat, dan beberapa daerah lainnya.

“Kebakaran lahan yang terjadi di Sumatera Barat ini disebabkan rata-rata unsur kesengajaan. Dimana petani membuka lahan, dan cara yang dilakukan ialah membakar sisa potongan kayu itu serta rumput-rumput kering,” ujarnya.

Menurutnya, cara yang demikian sebenarnya bisa saja dilakukan tanpa menyebabkan kebakaran lahan yang meluas. Si pemilik lahan harus membakar di lahannya itu, sedikit demi sedikit saja.

Hal terpenting itu, di saat membakar sisa potongan kayu dan rumput kering yang di lahan, harus ditunggu dan jangan ditinggal. Sehingga api tidak meluas dan menyebabkan kebakaran yang terparah.

“Saya bukan bermaksud mengizinkan petani membakar lahan. Tapi ada cara yang mungkin bisa dilakukan, tanpa berdampak buruk,” tegasnya.

Begitu juga soal adanya Kelompok Masyarakat Peduli Api, sebenarnya kelompok tersebut bisa membantu pemerintah dalam hal mengurangi kebakaran hutan dan lahan. Karena dengan masyarakat langsung yang turun membantu, akan lebih mudah.

Berbeda dengan adanya pihak polisi hutan, yang mungkin saja memiliki keterbatasan personel untuk melakukan patroli, sehingga tidak ada kebakaran lahan tersebut. Untuk itu, apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api adalah langkah yang tepat.

“Kelompok itu kalau di BPBD mungkin semacam komunitas siaga bencana. Kita berharap Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat tersebut bisa membantu kita agar tidak terjadi kebakaran hutan lahan yang disebabkan unsur kesengajaan manusia,” ucapnya.

Rumainur memperkirakan meski kini ada potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan seiring mulai adanya suhu panas di Sumatera Barat, kecil kemungkinan akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebab, pemerintah sendiri tidak mengizinkan lagi masyarakat untuk membuka lahan perkebunan sawit.

“Sekarang tidak boleh lagi membuka lahan baru, itu sudah dari KLHK sendiri. Semoga saja Sumatera Barat tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan itu. Jika ada terjadi bencana karhutla tersebut, mungkin benar-benar tidak ada indikasi kesengajaan,” sebutnya.

Lihat juga...