Tak Urus Izin, Organda: Angkutan Daring di Sumbar Ilegal

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat, Budi Syukur, menyatakan, angkutan daring yang ada di wilayah Sumatera Barat dapat dikatakan sebagai angkutan umum yang masih ilegal. Hal ini dikarenakan tak satu pun mengurus izin ke pemprov setempat.

Ia menyebutkan, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus (ASK) atau angkutan dalam jaringan (daring/online), yang telah terbit pada Jumat 19 Januari 2018 lalu. Seluruh angkutan daring itu, harus mengurus izin.

Namun kenyataan, hingga tahun 2020 ini, tidak satu pun yang mengurus izin ke Pemprov Sumatera Barat. Artinya, dengan demikian Organda menilai jika tidak mematuhi Pergub dimaksud, maka angkutan online di Sumatera Barat kini semuanya ilegal.

“Pemerintah telah memilih itikad baik, kita rangkul mereka. Tapi harus diurus izinnya, tapi sampai sekarang tidak ada yang mengurus izin. Sekarang kita harus bagaimana lagi, ya angkutan daring itu ilegal,” katanya, yang ditemui usai Pelantikan DPD Organda se-Sumatera Barat di Padang, Selasa (25/2/2020).

Budi mengaku meski tidak ada yang mengindahkan Pergub Sumatera Barat tentang Angkutan Sewa Khusus tersebut, Organda tidak memiliki kewenangan melalukan penindakan. Walaupun usaha angkutan darat itu, seharusnya menjadi bagian dari Organda.

Ia melihat di satu sisi, betul masyarakat merasa terbantu dengan keberadaan angkutan daring tersebut. Tapi untuk bisa memberi rasa aman lagi, baiknya usaha angkutan daring perlu memiliki izin.

“Kita hanya bisa mendorong kepada angkutan daring itu, bekerjalah secara profesional. Karena di sisi hukum, angkutan daring itu ilegal. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, ya tidak ada urusan dengan Organda,” tegasnya.

Saat ini di Kota Padang khususnya, ada sekira 4 jenis usaha angkutan daring. Masing-masing angkutan daring itu yang membedakannya ialah soal harga, ada yang menerapkan harga di bawah kompetitor, ada yang lebih tinggi dari pada normalnya.

Bobi, warga Padang, mengaku, keberadaan angkutan daring saat membantu aktivitasnya sehari-hari. Karena dalam layanan angkutan daring itu, tidak hanya untuk bisa jadi angkutan penumpang, tapi juga bisa mengirim barang, memesan makanan, dan banyak hal lainnya.

“Sejauh ini menurut saya masih aman-aman saja angkutan daringnya, cuma ada angkutan daring yang murah, dan ada angkutan daring agak mahal. Soal ilegal apa tidaknya, saya tidak begitu mengetahuinya,” ucapnya.

Untuk itu Bobi berharap, agar bisa mendapatkan rasa aman, kepada pengusaha angkutan daring dapat mematuhui Pergub Sumatera Barat yang telah dikeluarkan tersebut. Hal ini juga mengingat, banyaknya masyarakat tergantung dengan keberadaan angkutan daring tersebut.

“Kita sebagai masyarakat yang tentu butuh, tapi di sisi hukum baiknya izinnya harus ada, biar tidak dinilai ilegal. Mana tahu dengan telah berizin, ada keistimewaan dari pemerintah,” sebutnya.

Lihat juga...