Tiga Hakim Gugat UU Pengadilan Pajak ke MK

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Tiga orang hakim Pengadilan Pajak mengajukan uji materil UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Pemohon mendalilkan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945. Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Sementara itu Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak berbunyi Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapatkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

“Ketentuan norma tersebut merugikan karena pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua yang diusulkan Menteri dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menimbulkan masalah. Hal tersebut berkaitan dengan sistem pengangkatan dan pemberhentiannya, terutama dalam hal independensi, kemerdekaan, dan kewibawaan hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pajak,” kata Haposan Lumban Gaol, didampingi Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki di hadapan majelis hakim saat sidang uji materil UU Pengadilan Pajak di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Haposan menilai, UU tersebut tidak mengatur secara jelas dan tegas mengenai mekanisme penentuan calon Ketua dan Wakil Ketua pengadilan pajak sebelum dimintakan persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan diusulkan kepada Presiden oleh Menteri Keuangan. Sejak adanya pengadilan pajak pada 2002, mekanisme pengusulan calon ketua dan wakil ketua dilakukan secara berbeda, yakni pernah dilakukan melalui mekanisme pemilihan dari dan oleh hakim untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri keuangan.

“Selain itu, pernah juga didasarkan atas usulan dari ketua periode sebelumnya menjelang masa pensiun. Dengan demikian, inkonsistensi mekanisme pencalonan pimpinan pengadilan pajak tersebut tidak lepas dari tidak adanya pengaturan mekanisme pencalonan ketua dan wakil ketua,” jelasnya.

Selain itu, para Pemohon juga menyebutkan bahwa UU Pengadilan Pajak tidak menyertakan masa jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak. Diakui para Pemohon fungsi pemimpin dalam suatu organisasi modern tidak dapat dibantah. Karena hal tersebut merupakan suatu yang sangat penting bagi kemajuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi publik, maka pengadilan pajak dipimpin oleh ketua dan wakil ketua pengadilan pajak dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak.

“Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan ini, berpotensi membuat seseorang otoriter, penyalahgunaan kekuasaan, tersendatnya regenerasi kepemimpinan organisasi, dan timbulnya kultus individu. Untuk itu, para Pemohon dalam petitum meminta agar Mahkamah menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945,” ungkapnya.

Setelah mendengarkan dalil Pemohon, Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul menyarankan Pemohon menyertakan norma umum yang menggambarkan alasan kerugian konstitusionalnya atas keberlakuan pasal tersebut sebagai perbandingan pertentangannya dengan UUD 1945. Selain itu, Manahan pun meminta agar uraian alasan permohonan terkait dengan konflik kepentingan atau hal lainnya dapat dijelaskan dengan lebih baik.

“Sehingga keadaan sebenarnya bisa terlihat antara permasalahan hakim dan pihak tergugat yang disebutkan pada permohonan. Ini perlu diuraikan keterkaitannya sehingga Mahkamah dapa melihat pertentangan atau pun konflik yang terjadi atas keberlakuan norma tersebut,” sebutnya.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebutkan para Pemohon yang merupakan hakim, dengan mempertanyakan keberadaan pengadilan pajak dalam ketatanegaraan yang tidak diberi kedudukan yang jelas.

“Menurut saya hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para Pemohon untuk menguraikan kerugian potensial dan faktual yang dialami saat menjabat sebagai pimpinan,” ujarnya.

Lihat juga...