Upayakan Penurunan ‘Stunting’ Kemenkes Lakukan Intervensi Terintegrasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Penurunan angka stunting atau tengkes hingga mencapai 14 persen pada tahun 2024, menurut Kementerian Kesehatan dapat dicapai dengan melakukan tindakan intervensi yang terintegrasi.

Kasi Mutu Gizi Kementerian Kesehatan, Dr. Hera Nurlita, S.SiT, M. Kes, menyatakan, penyebab stunting itu bukan hanya kekurangan makan tapi lebih pada sebab yang multidimensional.

“Atas dasar alasan itulah, penurunan angka stunting membutuhkan implementasi intervensi lintas sektor secara terintegrasi mencakup pusat dan daerah,” kata Hera saat diskusi tentang stunting oleh Dompet Dhuafa di Jakarta, Jumat (28/2/2020).

Hera memaparkan bahwa angka stunting Indonesia 27,67 persen memiliki tiga tahapan masalah yang harus diselesaikan.

“Yang pertama adalah pada penyebab langsung dari stunting tersebut. Apa saja? Tercatat adanya 53,4 persen anak berumur 6-23 bukan yang tidak mengkonsumsi makanan beragam, 11 persen balita mengalami diare dan 42,1 persen belum mendapatkan imunisasi lengkap,” urainya.

Sektor penyebab tidak langsung, lanjutnya, adalah tercatat ada tujuh juta penduduk yang saat ini mengalami rawan pangan, 45,4 persen balita tidak dipantau pertumbuhannya secara rutin dan 22,39 persen keluarga tidak memiliki akses pada sanitasi yang layak.

“Bagian ketiga, adalah akar masalah dari stunting ini. Penduduk yang berumur di atas 15 tahun rata-rata tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yaitu pendidikan selama 9 tahun dan tercatat ada 26 juta penduduk miskin di Indonesia,” paparnya.

Hera menyebutkan kondisi stunting ini sangat penting untuk diperbaiki, karena memiliki dampak yang sangat besar, baik pada kondisi negara maupun pada individu terkait.

Stunting ini memiliki dampak gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik serta gangguan metabolik pada saat dewasa yang meningkatkan potensi penyakit tidak menular,” ungkapnya.

Dan ia juga menyatakan bahwa dengan stunting, negara akan mengalami potensi kerugian ekonomi pada angka 2-3 persen dari GDP per tahunnya.

Untuk itu, pemerintah melalui Kemenkes sudah mengambil langkah melalui lima pilar, yang mendorong intervensi tindakan untuk mendapatkan output peningkatan konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.

“Lima pilar ini adalah komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah dan desa, ketahanan pangan dan gizi serta yang terakhir adalah pemanfaatan dan evaluasi,” ucapnya.

Dengan melakukan ini, diharapkan dengan penurunan rerata tiga persen per tahun, maka target pencapaian SDG’s di angka 14 persen pada tahun 2024 akan tercapai.

Strategi pemerintah ini, menurut Tim Advokasi UNICEF, Sri Wahyuni Sukotjo, akan mampu menurunkan tingkat stunting Indonesia.

“Dari hasil advokasi yang selama ini dilakukan di Indonesia, kami melihat dengan bermitra dan melakukan pendekatan multi sektoral akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Artinya, akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menjaga agar anak tidak stunting dan menjaga gizi seimbang,” ungkapnya pada kesempatan yang sama.

Ia juga menyatakan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah perlu didukung sistem pemantauan responsif serta perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah.

“Ditambah regulasi yang melindungi pemberian ASI eksklusif dan platform yang efektif untuk mencapai kelompok rentan dan yang paling tidak beruntung, harapannya masalah gizi dan stunting di Indonesia akan bisa diselesaikan,” pungkasnya.

Lihat juga...