Wantim MUI Segera Lakukan Kajian Omnibus Law

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) segera melakukan pengkajian terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja utamanya yang terkait masalah umat.

Ketua Wantim MUI, Din Syamsudin mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengkajian tentang pasal yang ada omnibus law yang membolehkan ormas Islam mengeluarkan fatwa halal.

“Naskahnya sendiri belum kami terima, belum kami baca. Sehingga terus terang kami belum bisa memberikan tanggapan. Karena tadi Ibu Puan sudah menyebutkan, bahwa draft-nya saja baru di kirimkan ke DPR pada minggu lalu,” kata Din pada rapat pleno tersebut.

Draf RUU omnibus law tersebut sangat tebal sehingga belum bisa dikaji lebih dalam. “Insyaallah nanti pada waktunya Dewan Pertimbangan MUI akan melakukan kajian. Dan akan sampaikan pikiran-pikiran ke DPR, utamanya yang terkait masalah yang berhubungan dengan umat Islam,” ujar Din.

Kewenangan ormas untuk mengeluarkan fatwa halal yang ada di draf omnibus law menurutnya, itu seharusnya menjadi kewenangan negara karena harus menjadi hukum positif yang mengikat.

“Dulu pemerintah memberikan kewenangan kepada MUI, tapi dengan adanya UU Produk Jaminan Halal, itu sudah diambil alih negara. Kecuali fatwa halal itu sebaiknya berada di lembaga fatwa di bawah komisi fatwa MUI,” tandasnya.

Namun terkait ormas boleh mengeluarkan fatwa halal, menurutnya, itu sebaiknya tetap berada di bawah naungan MUI. Supaya ormas Islam yang berjumlah 100 lebih dan masing-masimg punya lembaga fatwa, itu tidak perlu.

“Kalau itu bisa hiruk pikuk ada fatwa dari Nahdlatul Ulama (NU), ada fatwa dari majelis takjih Muhammadiyah dan lainnya, sebaiknya dikordinasikan dan di dalam komisi fatwa MUI itu sudah ada perwakilan ormas-ormas Islam. Itu idealnya,” ujarnya.

Namun demikian Din mengaku Wantim MUI tidak tahu bagaimana penyebutannya dalam kajian itu. “Saya tidak mau menanggapi apa yang belum saya baca,” pungkasnya.

Lihat juga...