Bupati Banyumas Instruksikan Satpol PP Bubarkan Kerumunan Massa

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas, disikapi Pemkab Banyumas dengan mengambil langkah tegas.

Bupati Banyumas, Achmad Husein, menginstruksikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Banyumas untuk melakukan penyisiran dan membubarkan semua kerumunan massa.

“Saya instruksikan mulai hari ini, Satpol PP berkoordinasi dengan Polresta dan Kodim Banyumas untuk melakukan penyisiran dan bubarkan semua kerumunan massa dengan tegas,” kata Bupati dalam rapat koordinasi bersama SKPD di halaman Pendopo Sipanji Purwokerto, Selasa (24/3/2020).

Langkah tegas ini dilakukan, lanjutnya, karena masih ada yang tetap melakukan kerumunan massa di wilayah Banyumas. Bahkan imbauan awal dari pemkab maupun pihak kepolisian diabaikan.

Padahal sesuai dengan maklumat kapolri, masyarakat dilarang untuk mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum ataupun di lingkungan sendiri.

“Jadi sekali lagi saya minta kepada masyarakat Banyumas untuk tetap tinggal di rumah masing-masing demi pencegahan penyebaran virus corona,” tuturnya.

Bupati juga meminta agar gugus tugas, membuat surat keputusan untuk tim pembubaran massa sampai unit terkecil misalnya sampai Desa dan RT/RW. Dan apabila diperlukan, bupati juga siap untuk mengeluarkan surat keputusan (SK).

Selain itu, bupati juga meminta kepada gugus tugas untuk masyarakat yang tidak mempunyai tempat melakukan karantina mandiri, gugus tugas diminta melakukan identifikasi terkait lokasi-lokasi yang memungkinkan dijadikan sebagai tempat karantina.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Banyumas, Imam Pamungkas, mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan operasi, dan penyisiran di seluruh wilayah Banyumas. Menurutnya, sebagian masyarakat sudah memahami akan imbauan untuk tidak menggelar acara yang membuat kerumunan massa.

“Sebagian sudah ada yang paham dan mau melaksanakan, misalnya untuk pernikahan, hanya melakukan ijab saja, bahkan ada yang ditunda. Namun memang masih ada beberapa masyarakat yang protes dengan aturan tersebut,” jelasnya.

Rapat koordinasi bupati bersama SKPD tersebut berlangsung di halaman Pendopo Sipanji. Menurut bupati, selain lebih aman karena berada di ruang terbuka, sekaligus juga sambil berjemur.

Lihat juga...