Connie: Kalau Pak Harto, Saya Angkat Topi

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Keberhasilan penerapan darurat sipil, bukanlah hanya pada presiden sebagai kepala negara. Tapi, juga pada pemimpin daerah yang mampu bekerja sama dengan elemen lain dalam wilayah kepemimpinannya. 

Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie, menyatakan dalam ketentuan darurat sipil yang saat ini masih merujuk pada UU No 23 tahun 1959,  yaitu yang memegang kendali darurat sipil di daerah adalah pemimpin daerah.

“Para pemimpin daerah atau gubernur ini, akan bekerja sama dengan pangdam dan kapolda serta kepala kejaksaan dalam menerapkan sistem darurat sipil. Dan ini membutuhkan pengalaman kepemimpinan yang mumpuni,” kata Connie saat dihubungi, Selasa (31/3/2020).

Connie memaparkan, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, atau yang lebih akrab dipanggil Pak Harto, setiap gubernur memiliki latar belakang militer. Sehingga saat terjadi kedaruratan mereka mampu untuk memimpin daerahnya.

“Paling tidak bintang satu atau bintang dua. Saya setuju dengan kebijakan ini, karena dalam mengatur suatu daerah, seorang gubernur harus memiliki kemampuan mumpuni dan mampu berkoordinasi dalam satu komando,” paparnya.

Dan satu hal lagi, yang juga penting, para pemimpin yang berlatar belakang militer ini akan menjaga kebijakan satu suara.

“Kalau dalam militer, tidak ada yang namanya atas ngomong ini, bawahan ngomong beda,” tandasnya.

Connie memaparkan saat ini, kompetensi gubernur atau pemimpin daerah hanya lebih kepada ketenaran atau karena partai belaka.

“Saya tidak bilang semuanya tidak kompeten. Tapi dengan sistem politik yang ada saat ini, apakah sudah melahirkan pemimpin yang kompeten? Sekarang cuma tenar saja sudah bisa jadi gubernur,” ujarnya tegas.

Sebelum mengakhiri sesi wawancara, Connie menyatakan kalau Pak Harto yang mengumumkan Darurat Sipil, ia akan langsung angkat topi.

Lihat juga...