Kebijakan di Rumah Saja, Pemprov Sumbar Antisipasi Kemiskinan Baru

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan langkah antisipasi kemunculan kemiskinan baru, setelah adanya kebijakan merumahkan warga dan meniadakan belajar di sekolah bagi para siswa, sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan, pemerintah harus mengambil berbagai langkah untuk menyelematkan masyarakat, agar tidak terpapar virus Covid-19. Cara yang dilakukan kini, yakni meminta warga untuk diam di rumah, menutup sejumlah tempat wisata, dan kepada siswa diarahkan belajar di rumah.

“Sejauh ini kita bersyukur Sumatera Barat belum ada kasus positif Covid-19. Namun upaya pencegahan perlu dilakukan, sehingga Sumatera Barat benar-benar aman. Nah, mengingat warga diminta di rumah, kita perlu antisipasi terjadinya kemunculan kemiskinan baru,” kata gubernur, usai melakukan video conference dengan Presiden RI Joko Widodo di ruang kerjanya, Selasa (24/3/2020).

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah tengah mengkaji ketersediaan anggaran untuk mengantisipasi terjadinya kemunculan kemiskinan baru. Karena memang tidak dapat dipungkiri akan ada masyarakat yang mengalami keterpurukan perekonomian, dengan kebijakan merumahkan warga dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19.

Menurutnya, melihat situasi perekonomian, masyarakat Sumatera Barat tidak begitu banyak yang bekerja sebagai buruh, namun yang bergerak di bidang usaha yakni UMKM bisa dipastikan cukup besar. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah, agar  UMKM tidak menjadi keluarga kurang mampu, akibat Covid-19.

“Seperti pelaku UMKM, biasanya mereka mendapatkan penghasilan per hari. Nah sekarang mereka harus di rumah saja. Dimana mereka bisa mendapatkan penghasilan, sementara di rumah saja. Hal ini perlu kita perhatikan. Begitu juga kondisi masyarakat umum lainnya,” ujarnya.

Gubernur menyebutkan, sejauh ini Pemprov Sumatera Barat menyediakan dana sebesar Rp25 miliar, dan dana itu berasal dari berbagai sumber anggaran. Dana yang ada itu, nantinya akan dibagi untuk membantu pelaku UMKM yang alami keterpurukan, pekerja buruh, dan bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Namun, soal rincian berapa masing-masing warga yang akan dibantu, Pemprov Sumatera Barat, masih mengkaji tentang kepastian data-data masyarakat yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan itu. Sejumlah OPD di Sumatera Barat akan membahas tentang data-data tersebut, termasuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumatera Barat, Zaenuddin mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji situasi alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi yang tidak berdampak langsung, seperti halnya sisi ekonomi masyarakat.

“Soal wabah virus ini, yang berdampak langsung, dan ada yang tidak berdampak langsung. Kalau yang berdampak langsung telah ada penanganan oleh BNPB terutama di sisi kesehatannya. Nah untuk yang tidak langsung, seperti ekonomi ini, kita di daerah yang mencari solusinya,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa kebijakan merumahkan warga, jelas telah memberikan dampak kepada ekonomi UMKM. Meski ada yang tetap membuka usaha, tapi jualan tidak laku, apalagi untuk UMKM yang benar-benar telah mengambil langkah menutup sementara usahanya, maka kebutuhan untuk keluarga di rumah, menjadi pertimbangan.

“Kita tidak ingin, akibat kebijakan ini, malah menimbulkan munculnya situasi angka kemiskinan yang mengejutkan. Artinya bisa saja ada terjadi kemiskinan baru, karena roda perekonomian lagi terkendala,” tegasnya.

Dikatakannya, kisaran anggaran untuk masing-masing keluarga yang diberikan belum ditentukan sejauh ini, karena akan ada rapat lanjutan dengan pihak terkait, untuk mengetahui kegiatan yang mungkin bisa disinkronkan dengan rencana membantu masyarakat dalam masa penanganan Covid-19 ini.

“Jadi untuk instansi pemerintah yang memiliki kegiatan tidak penting, anggarannya bisa dialihkan untuk penanganan Covid-19 ini. Seperti mungkin kegiatan seminar, perjalanan dinas, atau kunjungan kerja lainnya,” ucapnya.

Zaenuddin menyatakan, diperkirakan satu atau dua hari ke depan, Pemprov Sumatera Barat telah memiliki data dan rincian alokasi anggaran yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19 dari sisi dampak tidak langsung atau ekonomi tersebut.

“Direncanakan diberikan dalam bentuk uang, bukan barang. Tapi pastinya, kita tunggu hasil rapat dengan OPD lainnya,” tegasnya lagi.

Lihat juga...