Mega Skandal Jiwasraya Harus Terus Dikawal

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Din Syamsuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal penyelesaian kasus mega skandal Jiwasraya.

Menurutnya, perhatian atas kasus tersebut kini mulai memudar oleh beragam isu politik dan hukum lainnya, juga oleh penyebaran Covid-19.

“Karena ini kasus mega skandal, baik dari sisi jumlah, substansi (menyangkut tata kelola) dan penghianatan terhadap uang rakyat, maka kami akan memperjuangkannya, mendesakkannya agar dibuka seterang-terangnya,” tegasnya, pada acara Serasehan DN-PIM 17 bertajuk Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat, Kamis (5/3/2020) di Jakarta.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga mendesak agar DPR RI, selaku perwakilan rakyat dapat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, sehingga akar perkara kasus itu terbongkar.

“Tidak cukup membentuk Panja-panja lintas Komisi (di DPR), tapi sudah sangat kuat alasannya untuk membentuk Pansus,” tukas Din Syamsuddin.

“Sudah menjadi komitmen kami, kejahatan apalagi yang bersifat extraordinary crime againt the people, againt the state, maka dalam istilah saya, akan saya kejar sampai ke ujung dunia,” sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati saat menjadi narasumber pada kegiatan Serasehan DN-PIM 17 bertajuk Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat, Kamis (5/3/2020) di Jakarta. -Foto Amar Faizal Haidar

Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan bahwa potensi kerugian negara akibat kasus Jiwasraya ditaksir mencapai Rp 13,7 triliun, dengan biaya yang dibutuhkan untuk menyehatkan perusahaan asuransi plat merah itu mencapai Rp 32,68 triliun.

“Kasus ini memang bukan kasus sederhana, dia masuk kategori kejahatan yang terorganisir, yang melibatkan banyak aspek,” ujar Anis.

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengungkapkan bahwa partainya bersama Partai Demokrat telah mengusulkan pembentukan Pansus. Akan tetapi, kata Anis, di dua kali sidang Paripurna, usulan tersebut tidak pernah dibacakan oleh pimpinan DPR RI.

“Untuk bisa disidangkan pembentukan Pansus, itu syaratnya diusulkan dua partai, ini sudah terpenuhi (PKS dan Demokrat). Kemudian syarat kedua harus diusulkan oleh paling sedikit 25 Anggota DPR, ini pun sudah terpenuhi karena semua Anggota DPR PKS dan Demokrat telah tandatangan. Seharusnya ini dibacakan dan dilakukan voting,” papar Anis.

Anis mengaku sangat sependapat dengan Din Syamsuddin bahwa Pansus Jiwasraya harus dibentuk. Pasalnya Panja saja tidak akan cukup.

“Kalau Pansus itu punya kewenangan lintas komisi, lintas bidang, melakukan audit investigasi, memanggil orang dan melibatkan penegak hukum. Kalau Panja tidak punya kewenangan ini,” pungkas Anis.

Lihat juga...