Pemda Diminta Segera Realokasi Anggaran Untuk Covid-19

Editor: Koko Triarko

Safrizal Za, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, dalam jumpa pers terkait percepatan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (25/3/2020). -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), meminta agar Pemerintah Daerah segera mengambil tindakan preventif penanganan Covid-19. Salah satunya dalam upaya pemenuhan kebutuhan layanan dasar barang dan jasa serta kebijakan lain yang dianggap perlu, melalui upaya realokasi anggaran dana untuk difokuskan dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. 

“Hal ini penting untuk segera dilakukan mengingat Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, telah memperpanjang status masa darurat hingga 29 Mei 2020, melalui Surat Keputusan Status Keadaan Darurat Tertentu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Kepala BNPB pada 29 Februari 2020,” kata Safrizal Za, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kemendagri, dalam jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (25/3/2020).

Menurut Safrizal, kegiatan-kegiatan yang dirasa tidak perlu dilakukan sekarang dapat realokasi menjadi anggaran penanganan. Seperti belanja perjalanan dinas dan pertemuan (meeting), agar dialihkan menjadi belanja penanganan Covid-19.

“Anggaran tersebut bisa digunakan, seperti peningkatan kapasitas rumah sakit, ruang isolasi, termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan. Selain itu, untuk Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan upaya mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level provinsi, kabupaten, kota, kelurahan hingga RT dan RW,” ujarnya.

Selain itu, lanjut  Safrizal, Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu mendukung dan memperkuat upaya social distancing dan work from home (WFH), sebagai salah satu metode untuk menekan pertumbuhan statistik pasien Covid-19, dengan memberikan kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

“Dalam hal ini, maka masyarakat harus didukung melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang melakukan social distancing dan WFH,” sebutnya.

Safrizal menambahkan, terkait kebutuhan dunia usaha, pihaknya juga menekankan agar Pemda dapat melakukan relaksasi bagi dunia usaha. Seperti membebaskan pajak daerah, pengurangan pajak dan retribusi, agar dunia usaha tetap dapat berjalan. Kemudian usaha mikro harus didukung, karena elemen tersebut juga membutuhkan kesiapan kebijakan Pemerintah Daerah.

“Kita tahu, bahwa urusan Covid-19 merupakan urusan bersama. Dalam hal ini, masyarakat juga harus menjadi pelopor dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi ini. Karena urusan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah pusat saja, namun semua harus bergerak. Karena tidak serentak, maka pandemi ini hanya akan bertukar saja. Di sini sembuh, maka di sana muncul kembali,” jelasnya.

Lihat juga...