Pemerintah Keluarkan Kebijakan Perlindungan Pekerja Terkait Covid-19

Editor: Koko Triarko

Susiwijono, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat memberikan keterangan pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020). -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), memberikan kebijakan perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Peraturan tersebut diterbitkan melalui Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III Tahun 2020 dibuat pada 17 Maret 2020.

“Surat Edaran tersebut dibuat untuk mendorong agar setiap pimpinan usaha dapat segera membuat aturan yang mengutamakan tujuan, guna memperkecil penyebaran Covid-19 dan tetap menjalankan usaha. Kita tetap mencegah penularan penyebaran virus (Covid-19), tapi usaha tetap jalan,” kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, dalam keterangan pers di Gedung BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Menurut Susiwijono, dalam Surat Edaran itu Pemerintah juga mengatur kebijakan hak perlindungan dan pengupahan bagi buruh yang harus dijaga oleh para pelaku usaha.

Sebagaimana diketahui, guna mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan kegiatan usaha, hal tersebut secara tidak langsung juga menyebabkan sebagian pekerja/seluruh pekerja tidak masuk kerja.

“Dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan para pekerja, maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kelonggaran kepada pelaku usaha untuk menjaga masalah besaran upah sesuai kesepakatan antara pelaku dan pekerja,” jelasnya.

Susiwijono menambahkan, di luar surat edaran tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan insentif dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha dan para pekerja. Di antaranya pemerintah berencana menerbitkan surat utang pemulihan atau recovery bonds untuk membantu kelangsungan dunia usaha sebagai skenario, agar sektor bisnis tidak terdampak dari pandemi Covid-19.

“Surat utang pemulihan tersebut nantinya diterbitkan untuk Bank Indonesia atau bagi sektor swasta yang masih memiliki likuiditas. Pemerintah sedang menjajaki untuk mengeluarkan surat utang baru atau bonds, kira-kira namanya recovery bonds,” ungkapnya.

Dana dari penerbitan surat utang ini, lanjutnya, akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga seringan mungkin, sehingga pengusaha dapat mendapatkan kredit khusus untuk membangkitkan kembali usahanya.

“Tentu dunia usaha yang bisa mendapatkan kredit khusus, untuk menjaga arus kasnya harus memenuhi syarat, yaitu tidak boleh melakukan PHK. Bila melakukan PHK, suatu badan usaha harus tetap mempertahankan 90 persen karyawan dengan gaji yang tidak boleh berkurang,” sebutnya.

Kemudian terkait landasan hukum penerbitan recovery bonds, kata Susiwijono, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena ada keterbatasan BI yang hanya boleh membeli surat utang dari pasar sekunder.

“Selain itu, demi menjaga kestabilan sekotor ekonomi, pemerintah juga sedang mengkaji opsi lainnya untuk menjaga daya beli karyawan di sektor formal, dengan memberikan bantuan sosial melalui BP Jamsostek. Kita akan besarkan dana operasional BP Jamsostek untuk memberikan bansos yang besarnya masing-masing Rp1 juta, plus insentif Rp1 juta selama empat bulan, jadi Rp5 juta per orang,” ujarnya.

Lihat juga...