Pemerintah Pastikan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok, Aman

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Di tengah terus mewabahnya Covid-19 di Indonesia, Pemerintah memastikan selalu memantau dan menjamin 11 komoditas utama bahan pangan pokok baik dari sisi ketersediaan, pasokan, distribusi, hingga stabilitas harga.

Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono menyampaikan, dari sisi ketersediaan bahan pangan, pemerintah, baik di level menteri maupun di level teknis (Eselon 1) terus memonitor neraca bahan pangan pokok.

“Kita monitor stok dan ketersediaan per hari. Kita hitung kebutuhan selama Ramadan dan lebaran nanti. Kita juga perkirakan ketahanan stok kita sampai akhir tahun,” kata Sesmenko Susiwijono, Kamis (26/3/2020) di Jakarta.

Dari sisi pasokan, Susi menegaskan bahwa pemerintah bersama asosiasi dan dunia usaha terutama di sektor retail, senantiasa bersinergi untuk menjaga pasokan tetap aman.

“Karena kalaupun stok tersedia, tapi permintaannya tinggi, maka pasokan yang harus menyesuaikan,” terangnya.

Adapun dari sisi distribusi, mengingat cakupan luas wilayah Indonesia, maka logistik dan distribusi juga menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah pusat berkomitmen akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah dan asosiasi dunia usaha.

Sementara dari sisi stabilisasi harga, pemerintah akan menjaga harga 11 pangan pokok seperti di pasar, supermarket, dan sebagainya, agar tetap terjaga dan terjangkau bagi masyarakat.

“Seperti kemarin harga gula pasir melonjak tinggi. Kami di rakortas pangan memutuskan sambil menunggu realisasi impor, kita datangkan gula pasir dari Lampung dan tempat lain. Ini kita harapkan bisa menjaga stabilisasi harga,” ungkapnya.

Di luar itu, Susi juga menyinggung soal Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

“Di situ menekankan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja perusahaan swasta, dengan tetap bisa menjaga kelangsungan usaha. SE ini juga mengatur pentingnya tetap memperhatikan perlindungan hak dan pengupahan pada buruh,” terang Susiwijono.

Lihat juga...