Pendidikan Multikultural untuk Merajut Kebangsaan

OLEH TJAHJONO WIDARMANTO

Tjahjono Widarmanto. Foto: Istimewa

TAK bisa diingkari bahwa manusia Indonesia lahir dalam lingkungan masyarakat yang multikultural. Kondisi multikultural ini lahir karena keadaan Indonesia yang majemuk, wilayah geografisnya luas, banyak suku bangsa, dan memiliki berbagai keragaman etnik.

Budaya lokal merupakan lingkungan pertama dalam pembentukkan identitas individu Indonesia.  Oleh karena realitas dan keniscayaan Indonesia yang multikultural maka sudah selayaknya digagas sebuah konsep pendidikan yang berbasis multikultural yang dapat menjadi landasan bagi Indonesia yang berwawasan kebudayaan.

Apalagi situasi saat ini menunjukkan maraknya berbagai fenomena konflik horisontal seperti politik identitas yang membabi-buta, radikalisme, ekstremisme, kekerasan berpangkal pada primordial suku, ras, agama serta kekerasan lain yang menimbulkan potensi merobek rajutan kebangsaan Indonesia.

Pendidikan memiliki keterpautan erat dengan kebudayaan. Keterpautan itu disebabkan karena pendidikan merupakan sebuah proses penyadaran individu sebagai pendukung sekaligus pembaharu kebudayaan.

Hubungan kebudayaan dan pendidikan sangat penting dan erat. Tilaar (2009) bahkan menganggap pendidikan dan kebudayaan sebagai dua sisi mata uang. Pendidikan merupakan satu kegiatan budaya.

Melalui pendidikanlah seorang individu dapat mempelajari kebudayaan, mengenal lebih dalam kebudayaan sekaligus bisa mengembangkan kebudayaannya. Kebudayaan dituntut dinamis sehingga dibutuhkan individu-individu yang kreatif dan dinamis.

Individu-individu yang dinamis dan kreatif bisa dibentuk dengan proses pendidikan. Dengan kata lain, proses pendidikan merupakan proses pembudayaan untuk mencetak individu yang kreatif yang pada gilirannya individu tersebut akan menjadi aktor dari perkembangan kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan kebudayaan, tugas pendidikan yang utama adalah berorientasi memperkenalkan peserta didik kepada nilai-nilai kebudayaan serta membukakan kemungkinan-kemungkinan untuk menciptakan nilai-nilai yang baru.

Orientasi tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Plato yang kelak menjadi dasar dari konsep-konsep pendidikan John Dewey dan Kerschensteiner.

Di Indonesia pun, Ki Hadjar Dewantara menegaskan keterpautan pendidikan dan kebudayaan melalui tiga wahana proses pendidikan yaitu pendidikan orang tua, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat.

Pendidikan masyarakatlah yang menautkan pendidikan dan kebudayaan karena setiap kebudayaan adalah hasil masyarakat.

John Dewey dalam bukunya Democracy and Education menjadikan isu keragaman atau multikultural sebagai salah satu isu pokok dalam pendidikan. Pentingnya kebudayaan dalam praksis pendidikan menjadi unsur menentukan dalam membangun tatanan masyarakat demokratis.

Multikulturalisme menjadi penentu dalam pengembangan identitas kelompok atau identitas lokal yang akan berkembang menjadi identitas negara-bangsa (nation state). Bagi Dewey, masalah keberagaman di dalam masyarakat yang demokratis merupakan masalah utama dalam pendidikan, sedangkan cita-cita demokrasi itu sendiri bisa hidup dan berkembang melalui pendidikan.

Pendidikan berbasis multikultural menjadi alternatif paling memungkinkan bagi negara-negara yang memiliki keragaman etnik, budaya, ras dan bahasa. Pendidikan multikural itu sendiri sejak awal abad ke-21 menjadi isu hangat dalam dunia pendidikan untuk membangun suatu masyarakat demokratis dalam kehidupan global.

Pendidikan multikultural tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan dinamika budaya suatu masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan multikultural harus melampaui lintas batas (border crossing) yang melampaui sekat-sekat dari berbagai disiplin ilmu sehingga tidak terikat pada cara pandang yang sempit.

Secara historis bangsa Indonesia dalam kesadaran berbangsanya dibangun berdasarkan kesetaraan berbagai kultur.

Boedi Oetama, misalnya, berbasis kultur Jawa, demikian pun Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Sarekat Islam, Indische Party dan sebagainya, menunjukkan kesetaraan kultural sekaligus menunjukkan kebhinekaan dari masyarakat Indonesia.

Kesetaraan kultural, kesadaran identitas kultur dan ikatan-ikatan kemajemukan tersebut selanjutnya mengkristal pada momentum Sumpah Pemuda 1928, bergulir hingga proklamasi kemerdekaan 1945, dan dikukuhkan pada dasar negara dan pembukaan UUD 1945 yang kesemuanya mengisyaratkan kebhinekaan bangsa dan eksistensi kultural bangsa Indonesia.

Walau demikian, pandangan multikulturalisme dalam praktik sosial, masyarakat dan kenegaraan belum maksimal dijalankan. Dunia pendidikan kita luput memberikan perhatian lebih pada keadaan multikultural ini sehingga bhineka tunggal ika hanya menjadi slogan.

Wacana pendidikan multikultural harus kembali didengungkan dan diterapkan sebagai pilar kekuatan kesatuan bangsa.

Gagasan pendidikan multikultural memang relatif baru di Indonesia. Namun kondisi multikultural Indonesia sangat memungkinkan untuk pelaksanaan pendidikan multikultural. Multikultural tak hanya berkutat pada suatu yang abstrak namun justru bisa menuju pada pengembangan pola tingkah laku.

Tak hanya berhenti pada kesadaran multikultural, pengakuan identitas pada suatu kelompok namun juga pada perilaku penghormatan dan penghargaan berbagai perbedaan yang pada gilirannya akan membentuk integrasi nasional melalui keanekaragaman kultural.

Pendidikan multikultural juga bersentuhan dengan masalah keadilan sosial (social justice), demokrasi, kewarganegaraan, hak asasi manusia, keadilan, politik, sosial, bahkan agama. Maka dalam penerapannya pendidikan multikultural selalu integral dan lintas disiplin.

Konsep pendidikan multikultural menyangkut berbagai persoalan mendasar yang meliputi pentingnya peran kebudayaan dalam negara, peranan pendidikan dalam membentuk identitas budaya dan identitas bangsa, hakikat pluralisme, dan nilai-nilai yang dipertimbangkan, direvitalisasi, direaktualisasi, dan direposisi dalam masyarakat majemuk.

C.I. Bennett dalam bukunya Comprehensive Multicultural (2003) menunjukkan ada empat nilai inti (core values) dari pendidikan multikultural yaitu apresiasi atau penghargaan terhadap kenyataan pluralitas budaya yang ada di masyarakat, pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia, tanggungjawab manusia terhadap masyarakat dan lingkungan sosial budayanya, dan tanggung jawab manusia terhadap masyarakat dan peradaban dunia.

Dari nilai-nilai tersebut dimunculkan enam tujuan pokok pendidikan multikultural. Enam tujuan tersebut meliputi pengembangan perspektif sejarah (etnohistorisitas) yang beragam dari berbagai kelompok masyarakat, memperkuat kesadaran budaya, memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang ada, mengikis rasisme, mencegah primordialisme yang sempit, mengantisipasi radikalisme dan meminimalkan berbagai jenis prasangka, menumbuhkembangkan kesadaran sebagai warga negara dan warga dunia, serta mengembangkan keterampilan aksi sosial (Tilaar, 2009).

Nilai dan tujuan-tujuan di atas menjadi landasan filosofis konsep dasar pengembangan pendidikan multikultural. Konsep dasar tersebut dijabarkan dalam berbagai ragam tindakan, yaitu reformasi kurikulum, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, mengembangkan kompetensi multikultural, dan melaksanakan paedagogik kesetaraan (equality pedagogy).

Reformasi kurikulum dalam arti perlunya sebuah adaptasi teori kurikulum yang berbasis pada analisis historis yang menampilkan pluralisme budaya yang menjadi ikatan kebangsaan. Selanjutnya, prinsip-prinsip keadilan sosial perlu diajarkan dalam kurikulum multikultural dalam bentuk aksi-aksi budaya dan aksi-aksi sosial untuk mengembangkan nilai-nilai budaya, baik dalam matra budaya adi luhung maupun matra budaya populer dengan melihat kondisi dan dinamika demokrasi masyarakat.

Adapun mengembangkan kompetensi multikultural bisa dilakukan melalui inventarisasi dan pengembangan identitas etnis dan subetnis, revitalisasi, reaktualisasi melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan sekaligus mengikis prasangka-prasangka buruk dari suatu kelompok etnis.

Sedangkan paedagogik kesetaraan bisa dilakukan misalnya dalam proses belajar mengajar tidak menyinggung perasaan atau tradisi suatu kelompok budaya tertentu.

Pendidikan multikultural pada akhirnya bermuara pada terbentuknya sebuah karakter kebangsaan yang positif bagi anak didik. Melalui pendidikan multikultural siswa diharapkan bisa menjadi warga negara yang baik dan memiliki kesadaran nasionalisme yang mapan.

Melalui pendidikan multikultural, siswa akan menyadari bahwa ia hidup, tumbuh dan berkembang dalam kondisi sosiokultural yang plural. Dengan kesadaran tersebut diharapkan siswa dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan membangun kesetaraan sekaligus menghargai setiap perbedaan kultural yang ada.

Pendek kata, melalui pendidikan multikultural dapat dibentuk karakter-karakter mulia untuk menuju Indonesia baru yang hebat, damai dan penuh keadilan. Semoga. ***

Tjahjono Widarmanto, guru dan penulis, tinggal di Ngawi, Jawa Timur.

Redaksi menerima naskah opini. Naskah dikirim ke editorcendana@gmail.com. Naskah disertai identitas lengkap penulis dan nomor kontak.

Lihat juga...