Pengamat Nilai Darurat Sipil Tidak Tepat

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Keputusan pemerintah untuk melakukan darurat sipil di tengah paparan COVID 19, dianggap tidak tepat. Karena kondisi Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi yang bisa dianalogikan sebagai perang menghadapi penyakit. 

Pengamat militer, Connie Rahakundini Bakrie memaparkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang elemen terpentingnya adalah salus populis suprema lex yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

“Atas dasar itulah, kebijakan ini saya sebut tidak tepat. Karena COVID 19 ini kan pandemi. Artinya harus menerapkan prinsip internasional state of emergency yang mengacu pada tiga hal, yaitu unsur membahayakan, unsur kebutuhan yang mengharuskan dan unsur keterbatasan waktu,” kata Connie saat dihubungi, Selasa (31/3/2020).

Ia menyebutkan pandemi itu mengandung unsur yang membahayakan keselamatan.

“Menghadapi pandemi ini sama saja dengan perang. Perang yang musuhnya tidak kelihatan dan banyak yang kita tidak tahu daripada yang kita tahu,” ujarnya.

Isu pandemi ini juga kompleks, lanjutnya, karena menyangkut tentang kehidupan dan kematian.

“Ini bukan tentang kemanusiaan. Dan karena kompleks maka ia melibatkan masyarakat, ekonomi, publik, politik, semuanya. Jadi dibutuhkan kekuatan yang bisa mengendalikan,” paparnya.

Connie juga menyebutkan bahwa kebijakan yang tidak darurat sipil dan tidak darurat militer ini merupakan kebijakan banci.  “Kenapa banci, karena pasal-pasal di darurat sipil dan darurat militer setengahnya sudah dilakukan,” ucapnya.

Contohnya, pada ketentuan darurat sipil terkait pembatasan pada pasal 13, mengetahui percakapan pada pasal 17, membatasi rapat-rapat pada pasal 18 dan membatasi orang di luar rumah pada pasal 19.

“Untuk ketentuan darurat militer, itu  terkait pelibatan lembaga sipil yaitu BNPB pada pasal 24,  menutup sementara gedung-gedung, membatasi masuknya barang dari daerah dan melarang pelintasan transportasi air, darat dan udara pada pasal 25, membatasi pertunjukan apa pun pada pasal 26, mengusir orang pada pasal 28 serta melarang orang untuk meninggalkan suatu daerah pada pasal 29,” tuturnya lebih lanjut.

Connie menyatakan dirinya lebih merujuk kepada darurat militer atau herd immunity. 

“Kalau pemerintah tidak bisa memutuskan, ya pakai sistem herd immunity saja. Di mana dibiarkan hingga muncul imunitas dan tidak ada paparan,” tandasnya.

Pengamat militer, Wibisono saat dihubungi, Selasa (31/3/2020). -Foto Ranny Supusepa

Sementara pengamat militer Wibisono memaparkan alasan ketidaksiapan Indonesia untuk melakukan lockdown adalah karena faktor ekonomi.

“Pemerintah harus menghitung untung dan rugi dari lockdown. Persiapan lockdown harus matang, khususnya terkait distribusi logistik dan bahan pokok,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Pemerintah juga harus mempersiapkan jaring pengaman sosial berupa dana tunai kepada masyarakat terdampak, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Padahal BI baru saja memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi, menurunkan suku bunga dan mengeluarkan tujuh kebijakan ekonomi. Kebijakan ini tidak mampu menenangkan pasar, apalagi rupiah terpuruk. BI tidak akan kuat untuk intervensi terus,” pungkasnya.

Lihat juga...