Perekonomian Syariah Tertatih-tatih, Ahli Ekonomi Perlu Berkolaborasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MALANG – Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan, penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam seharusnya bisa menjadi potensi luar biasa dalam pengembangan perekonomian syariah.

Sayangnya, dengan potensi yang besar tersebut ternyata perkembangan perekonomian syariah di Indonesia justru masih tertatih-tatih.

Dirjen DJPPR Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengajak para ahli ekonomi saling berkolaborasi dalam sarasehan keuangan syariah di Universitas Negeri Malang, Kamis sore (5/3/2020). Foto: Agus Nurchaliq

“Kalau berbicara potensi, kita punya 250 juta lebih penduduk Indonesia dengan mayoritas muslim yang ini tentu menjadi potensi luar biasa dalam pengembangan perekonomian syariah. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita merealisasikan potensi tersebut,” ujarnya saat menghadiri sarasehan keuangan syariah bertajuk ‘Mencari Format Baru Pembiayaan Infrastruktur Sosial Berbasis Keuangan Islam’ di Universitas Negeri Malang, Kamis sore (5/3/2020).

Menurutnya, menganalogikan, sepanjang ikan-ikan tersebut tidak dipancing hanya akan sekedar menjadi potensi. Maka, peranan dari para ahli ekonomi khususnya yang bernaung di bawah payung Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia sangat diperlukan dalam mendesain perekonomian berbasis syariah. Mulai dari struktur, skema dan instrumennya supaya bisa menarik atau menggali potensi-potensi tersebut.

“Hari ini kami berinisiatif untuk mengumpulkan para ahli ekonomi Islam khususnya yang bernaung dalam payung IAEI untuk melakukan diskusi bagaimana agar ekonomi berbasis syariah ini bisa berkembang lebih maju dan lebih besar lagi di perekonomian Indonesia,” ucap Luky yang juga menjabat Ketua Bidang Perdagangan, Investasi dan Fiskal IAEI.

Dalam konteks ini, selain IAEI sebenarnya Indonesia memiliki banyak kumpulan organisasi yang berisikan pakar ekonomi Islam seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Pemikiran-pemikiran dari para ahli ekonomi Islam di Indonesia inilah yang harusnya bisa dikolaborasikan untuk menghasilkan solusi bagaimana mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

“Di sinilah para ahli ekonomi diharapkan bisa berperan lebih dengan harapan sumbangan pemikiran dari para ahli ekonomi ini bisa ikut memperkaya, memperdalam lagi, mengembangkan lagi perekonomian berbasis syariah. Termasuk juga para mahasiswa yang sudah menuntut ilmu di perguruan tinggi,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan Luky, di kementerian keuangan sendiri melakukan inovasi terkait SUKUK. Ada Sukuk yang sifatnya ritel yang bisa dimiliki dan dibeli oleh masyarakat biasa, juga SUKUK ritel yang dipasarkan melalui platform online.

“Jadi kalau masyarakat mau beli SUKUK ritel saat ini bisa memanfaatkan dengan menggunakan smartphone, tidak perlu datang ke bank,” ucapnya.

Kemudian dua tahun lalu Kemenkeu juga menerbitkan global green sukuk. Maksudnya sukuk berbasis proyek-proyek yang sifatnya green.

“Itulah inovasi-inovasi yang kita lakukan di kementerian keuangan terkait perekonomian syariah,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil rektor 1 UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si, mengaku senang dengan kehadiran Dirjen DJPPR karena bisa memberikan pencerahan terkait sumber-sumber pendanaan alternatif apa yang bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur.

“Hampir 3 tahun ini kami memperoleh pembiayaan dari Islamic Development Bank (IsDB) berupa pembangunan gedung kembar 9 lantai yang nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan akademik. Sekarang gedung yang dibangun sudah mencapai 95 persen,” pungkasnya.

Lihat juga...