Pilkada di Enam Daerah di Jateng, Berpotensi Melawan Kotak Kosong

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada ) 2020 di enam wilayah di Jawa Tengah, berpotensi akan melawan kotak kosong. Keenam wilayah tersebut diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Wonogiri, Grobogan, Boyolali, Sragen dan Rembang.

“Enam daerah ini memiliki potensi calon tunggal, namun kita tidak tahu ke depan karena dinamika politik masih terus berkembang. Namun jika hingga batas akhir 14 hari perpanjangan pendaftaran, tidak ada bakal calon yang lain, yang mendaftar, bisa dipastikan akan melawan kotak kosong. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, ” papar anggota KPU Jateng, Muslim Aisha disela dialog interaktif di Gets Hotel Semarang, Senin (2/3/2020).

Dipaparkan, di Jateng sudah pernah dilaksanakan Pilkada dengan melawan kotak kosong, pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Pati, pada tahun 2017 lalu. Saat itu, pasangan Haryanto-Saiful Arifin, berhasil memenangi pertarungan tersebut.

“Kasus serupa juga hampir terjadi di Pilkada Bupati-Wakil Bupati Karanganyar, karena sampai batas akhir pendaftaran hanya ada satu calon. Namun kita kemudian lakukan perpanjangan pendaftaran, hingga ternyata ada paslon lain yang ikut maju, sehingga tidak jadi melawan kotak kosong,” terangnya.

Pihaknya menyerahkan dinamika situasi tersebut kepada partai politik, namun pihaknya berharap, masyarakat punya pilihan, sehingga ada alternatif yang dipilih.

“Meskipun calon tunggal ini juga pilihan, masyarakat bisa memilih apakah memberikan suara mereka ke calon tunggal atau kotak kosong,” tambah pria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jateng tersebut.

Sementara, terkait calon perseorangan dalam Pilkada Jateng, hanya ada satu paslon yang mendaftar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwakot) Solo.  Namun pihaknya juga belum bisa memastikan, apakah paslon tersebut lolos atau tidak.

“Kita akan lihat bagaimana hasil proses verifikasi adminstrasi dukungannya, apakah sampai akhir memenuhi jumlah dan sebaran atau tidak. Kemudian dilanjutkan ke verifikasi faktual seperti apa, ini masih proses,” tambahnya.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh menandaskan pengawasan dari Bawaslu, termasuk pengawas independen, diperlukan agar tidak ada lagi politisasi birokrasi, disela dialog interaktif tentang Pilkada Jateng 2020 di salah satu hotel di Semarang, Senin (2/3/2020). -Foto: Arixc Ardana

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Saleh mengatakan, banyaknya potensi calon tunggal di sejumlah daerah perlu jadi perhatian, meskipun tidak ada lawan namun kerawanan politik tetap bisa saja terjadi.

Terlebih di enam wilayah yang berpotensi calon tunggal tersebut, rata-rata merupakan incumbent atau salah satunya, sehingga netralitas ASN harus menjadi perhatiaan oleh Bawaslu.

“Saya kira dengan potensi calon tunggal di sejumlah daerah dalam Pilkada 2020, kerawanan bisa ditekan, namun bukan berarti tidak ada. Terlebih, banyak dari calon tunggal ini merupakan kepala daerah petahana atau incumbent, sehingga dikhawatirkan memanfaatkan ASN untuk menjadi sponsor utama menggalang suara,” terangnya.

Pihaknya pun mendorong pengawasan dari Bawaslu, termasuk pengawas independen dari lembaga pendidikan atau organisasi pemuda dan masyarakat, untuk ikut mengawasi proses sejak awal sehingga bisa meminimalisir kecurangan pilkada.

“Kita berharap dengan pengawasan yang semakin ketat, jangan sampai ada lagi politisasi birokrasi,” pungkasnya.

Lihat juga...