Aktivis Cipayung Sikka Desak Pemda Tutup Akses Masuk Kapal

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi yang saat ini masih negatif Covid-19 dan ini menjadi sebuah berita yang cukup menyenangkan bagi masyarakat NTT sehingga perlu diapresiasi kinerja pemerintah dan unsur–unsur keamanan TNI/Polri, serta seluruh elemen masyarakat.

Namun kelompok Cipayung di kabupaten Sikka masih meragukan dengan status tersebut karena belum adanya alat pemeriksaan khusus pendeteksi Covid-19 sesuai standar WHO dan proses pemeriksaan yang dilakukan dari setiap pintu masuk dan keluar akses transportasi darat, laut, serta udara tidak efektif.

“Proses pemeriksaan hanya menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun) dengan limit waktu yang singkat. Kami menilai proses ini tidak menjamin hasil yang maksimal untuk bisa mengetahui seseorang terinveksi Covid 19 atau tidak,” kata ketua GMNI cabang Sikka, Alvinus L. Ganggung, Ketua GMNI cabang Sikka, Minggu (5/4/2020).

Ketua GMNI cabang Sikka, Alvinus L. Ganggung saat ditanyai, Minggu (5/4/2020). Foto: Ebed de Rosary

Alvin menilai hasil pemeriksaan dari setiap orang yang berstatuskan ODP dan PDP merupakan hasil yang masih bersifat prediksi. Statistik ODP dan PDP di NTT terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Salah satu faktor meningkatnya ODP dan PDP adalah masih sangat terbukanya mobilisasi manusia dari suatu daerah ke daerah lain melalui akses udara, darat dan laut.

“Dengan terbukanya akses transportasi darat dan laut serta terbatasnya fasilitas kesehatan maka NTT terlebih khususnya Sikka tidak lama lagi akan terpapar oleh wabah Covid-19,” tuturnya.

Bahkan efek dari keterbatasan fasilitas kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD), Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan para buruh pelabuhan Laurens Say Maumere menolak untuk mobilisasi penumpang maupun barang dari kapal yang akan masuk di pelabuhan.

Dalam rangka merespon meningkatnya status ODP dan menjawab keresahan masyarakat terhadap hadirnya para penumpang kapal yang akan datang dari daerah terpapar virus corona, maka pihaknya mendesak segera menutup pelabuhan laut di Sikka.

“Aktivis Cipayung Sikka yakni GMNI dan PMKRI serta para TKBM Pelabuhan Laurens Say dan pelabuhan lainnya yang ada di Maumere, mendesak pemkab Sikka untuk segera menutup masuknya kapal penumpang di pelabuhan Laurens Say dan pelabuhan lainnya yang ada di kabupaten Sikka untuk sementara waktu,” tegasnya.

Sementara itu, ketua PMKRI cabang Maumere, Yuliana Bara, mengatakan, pihaknya mendesak Pemkab Sikka agar berkomitmen secara tegas menolak berlabuhnya KM. Lambelu di pelabuhan Laurens Say Maumere pada tanggal 6 April 2020 besok.

Ketua PMKRI cabang Maumere, Yuliana Bara, saat ditanyai Minggu (5/4/2020). Foto: Ebed de Rosary

Bila tuntutan ini tidak diindahkan Pemkab Sikka, maka pihaknya menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mendesak Pelni dan agen pelayaran lainnya agar siap bertanggungjawab bila penumpang yang ada dalam kapal ada yang terinfeksi Covid-19.

“Kami mendesak Pemkab Sikka untuk melakukan koordinasi dengan Pelni untuk mengupayakan KM. Lambelu harus berlabuh pada siang hari, agar proses pengawasannya lebih efektif,” pintanya.

Kelompok Cipayung juga tegas Yuliana, meminta agar pemerintah melakukan pendataan secara efektif terhadap para penumpang agar bisa mengetahui tempat asal keberangkatan dan tujuan penumpang secara detil.

Pemkab Sikka juga lanjutnya, diminta untuk mengadakan pengawasan semaksimal mungkin di pintu masuk maupun pintu keluar serta tidak memperbolehkan bagi keluarga untuk menjemput penumpang kapal.

“Pemkab Sikka harus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten se-daratan Flores-Lembata agar menyiapkan transportasi untuk proses mobilisasi para penumpang menuju daerah tujuan penumpang secara teratur,” harapnya.

Kelompok Cipayung juga tambah Yuliana, mendesak pemerintah untuk tidak memperbolehkan para perantau yang datang dari daerah yang notabene sudah terinfeksi covid-19 melakukan karantina mandiri di rumah.

Untuk itu tandasnya, Pemkab Sikka harus menyediakan tempat karantina terpusat agar para penumpang kapal dan pesawat dari daerah yang positif Corona bisa terkontrol secara efektif.

“Kami mendesak Pemkab Sikka agar segera menutup seluruh akses yang berkaitan dengan mobilisasi penumpang baik darat maupun laut di kabuaten Sikka,” tegasnya.

Lihat juga...