Dampak Corona, INDEF Minta Dana Desa Dialokasikan untuk Pangan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Institut for Development of Economics and Finance (INDEF) meminta pemerintah menambah anggaran bantuan sosial sembako untuk penduduk miskin. Anggaran bisa dialokasikan dari dana desa selama pandemi Corona atau Covid-19.

Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid, mengatakan, pihaknya mendorong penggunaan dana desa untuk bantuan pangan kelompok rentan miskin di perdesaan, setidaknya alokasinya sebesar 20-25 persen selama pandemi Covid-19 ini terjadi.

“Ada sekitar 4,8 juta penduduk rentan miskin yang belum menjadi target penyaluran bantuan. Kami harap pemerintah menambah alokasi dana sosial bantuan sembako bagi mereka,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Ahmad Tauhid dalam diskusi online INDEF bertajuk ‘Pangan Vs Pandemi: Urgensi Menjaga Akses dan Stok Pangan’ di Jakarta, Rabu (8/4/2020).

Dia menyebut, dalam skema bansos sembako, pemerintah dengan anggaran Rp43,6 trilun akan disalurkan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019, terdapat sekitar 24,8 juta keluarga yang masuk kelompok hampir miskin dan rentan miskin.

“Nah, ini kan artinya terdapat 4,8 juta KPM, yang rentan jatuh ke kelompok miskin. Ya karena kan mereka belum teralokasi bantuan sosial dan sembako,” tukas Tauhid.

Kerentaan kelompok ini, menurutnya, karena dipicu oleh sejumlah faktor, seperti potensi naiknya harga pangan dan berkurangnya pemasukan karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi selama penyebaran wabah Covid-19.

Terkait bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan, menurutnya, belum memadai karena pengeluaran untuk pangan bagi kelompok rentan jatuh miskin mencapai Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulannya.

Contohnya, kata Tauhid, untuk daerah DKI Jakarta yang memberi tambahan bantuan memang patut diapresiasi.

Namun demikian menurutnya, bagaimana dengan daerah lain yang tidak memiliki kemampuan anggaran yang sama, dan tidak bisa menambah bantuan bagi kelompok tersebut.

Maka itu, dia mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan perluasan sasaran bantuan sembako bagi kelompok rentan tersebut.

Tambahan nominal pun disarankannya setidaknya di atas kisaran 25- 30 persen. Di sisi lain, dia juga berharap akses bagi KPM dapat ditingkatkan menyusul jumlah e-warong yang belum ideal dengan jumlah KPM yang ditambah.

“Saat ini jumlah e-warong sekitar 98.311 unit. Dengan target 20 juta KPM, maka dibutuhkan sekitar 128.983 e-warong. Perlu akses yang merata dari sisi suplier, layanan perbankan dan sebarannya,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah agar ada fleksibilitas penggunaan jenis bantuan pangan untuk kebutuhan di tengah pandemi Covid-19, khususnya masyarakat miskin.

Lihat juga...