Deteksi Covid-19, Kemendes PDTT Sebar Formulir Kesmas

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19., telah menyebar formulir kesehatan masyarakat (kesmas) guna mendeteksi penularan dan melacak penyebaran virus SARS-CoV-2 atau corona penyebab Covid-19 di lingkup pedesaan.

“Kita ingin melihat. Misalkan mendata tentang dampak sosial tentang kesehatan masyarakat di desa,” kata Kepala Balilatfo Kemendes PDTT, Eko Sri Haryanto saat jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Formulir tentang kesehatan masyarakat itu, kata Eko disebarkan oleh para relawan kepada warga desa, yang berkaitan dengan gejala penyebaran Covid-19. Formulir tersebut berbentuk pertanyaan seputar gejala Covid-19 seperti apakah mengidap batuk, pilek, demam, kepala pusing hingga sakit tenggorokan.

“Selain itu, pada formulir juga terdapat beberapa pertanyaan lainnya mengenai penilaian risiko pribadi terhadap Covid-19. Dan pertanyaan berbentuk “ya atau tidak” sebagai indikator apakah masyarakat perdesaan telah menyiapkan daya tahan tubuh atau imunisasi,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Eko, pertanyaan lain pernah ke luar rumah atau tidak, menggunakan transportasi atau tidak, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan di depan rumah hingga menyiapkan tisu basah. Pertanyaan seperti itu perlu, sebut Eko, sebab hingga saat ini terdapat beberapa golongan potensi tertular Covid-19, yakni terjangkit di luar dan di dalam rumah.

“Selain itu, beberapa pertanyaan itu juga mempermudah bagi relawan desa tanggap darurat Covid-19 menilai kondisi kesehatan masyarakat desa. Jadi ada 21 pertanyaan yang nanti bisa mewakili ketika mendeteksi di dalam tes kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu kata Eko, pengendalian informasi oleh kepala desa, ketua rukun warga, hingga ketua rukun tetangga dapat menjadi kunci utama dalam rangka memutus rantai penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 di tengah masyarakat. Pengendalian informasi tersebut perlu dilakukan terutama dalam menjaga kualitas hidup masyarakat khususnya yang bersinggungan dengan kesehatan hingga ekonomi.

“Kunci yang pertama adalah mengelola arus data dan informasi, semua harus terdata lewat pemetaan data klinis dan dampak ekonomi. Itu harus jelas sebagai cara kita menangani ini (Covid-19),” ujarnya.

Lebih jauh Eko mengatakan, pengendalian informasi yang harus dilakukan oleh para pemimpin wilayah. Hal itu menjadi penting dengan tujuan agar masyarakat tidak panik saat menerima informasi yang beredar di media sosial terutama terkait Covid-19.

“Kelola kendali informasi, jangan sampai masyarakat menjadi cemas dengan informasi yang tidak jelas. Kepala desa ataupun ketua RT/RW harus bisa menjelaskan dengan baik. Bagaimana penularannya, pencegahannya (Covid-19), itu harus jelas untuk masyarakat,” paparnya.

Selain pengendalian informasi, sebut Eko, para pemimpin wilayah pun diharuskan memiliki inisiatif dengan membentuk mitigasi mandiri yang berhubungan dengan kegiatan sosial serta ekonomi. Misalnya dari segi kebudayaan dan keagamaan. Itu harus diberikan informasi jangan sampai terjadi kerumunan. Harus taat aturan pemerintah ataupun kajian MUI.

“Terakhir dalam pencegahan Covid-19 di desa dan lingkungan permukiman, para kepala desa dan ketua RT/RW diminta melakukan pendataan. Apakah ada masyarakat yang belum bekerja dari rumah hingga orang- orang yang terpaksa pulang kampung akibat kehilangan pekerjaannya,” tutupnya.

Lihat juga...