Disdik Jabar Terapkan Empat Kriteria Kelulusan Pengganti UN 2020 

Editor: Koko Triarko

Kepala dinas Pendidikan Jabar, Dewai Sartika, Kamis (2/4/2020). –Foto: M Amin

BEKASI – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, telah menerapkan empat kriteria sebagai pedoman terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020 sebagai pengganti, menyusul dibatalkannya UN 2019/2020.

Empat kriteria kelulusan tersebut meliputi, menyesuaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik, memiliki nilai ujian sekolah, dan memperoleh nilai sesuai Standar Kelulusan Minimal yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan.

“Pedoman tersebut sesuai Surat Edaran Nomor 443/3718-Set.Disdik. Disdik Jabar juga memberikan pedoman terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2020,” ungkap Dewi Sartika, Kepala Dinas Pendidikan Jabar, melalui rilis yang diterima Cendana News, Kamis (2/4/2020).

Untuk diketahui, DPR RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyepakati pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan, untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 itu.

Terkait Ujian Sekolah, pelaksanaan dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lain tanpa mengumpulkan peserta didik di suatu tempat, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum keluarnya SE Mendikbud RI No. 4/2020.

“Ujian sekolah dalam bentuk tulis masih dapat dilaksanakan, dengan catatan peserta didik tidak dikumpulkan di sekolah/tempat lain, tetapi dilaksanakan melalui daring/jarak jauh,” tutur Dewi.

Sementara nilai Uji Kompetensi Keahlian (UKK) untuk siswa SMK diambil dari rata-rata nilai praktik semester 1-5 untuk SMK 3 tahun, dan semester 1-7 untuk SMK 4 tahun. Sebagai ganti UKK tidak dilaksanakan, sekolah dapat membuatkan ‘Skill Passport’, yakni sertifikat berisi nilai mata pelajaran produktif nilai-nilai dari kelas X, XI, dan XII.

“Sekolah dapat melaksanakan dan memfasilitasi pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi bagi peserta didik tahun 2019/2020, setelah mereka dinyatakan lulus sekolah serta situasi dalam masa darurat Covid-19 telah kembali pulih dan aman,” jelas Dewi.

Terkait ujian akhir semester untuk kenaikan kelas, Dewi mengatakan teknis pelaksanaan diserahkan kepada pihak sekolah, namun tetap memperhatikan SE Mendikbud RI No. 4/2020 dan tidak dilaksanakan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa di satu tempat.

“Surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini,” ujar Dewi.

PBM di rumah dan pelaksanaan tugas pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan masa berlakunya bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat wabah Covid-19.

Untuk diketahui, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan telah memutuskan pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di rumah masing-masing diperpanjang hingga 13 April mendatang.

Keputusan itu dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 443/3718-Set.Disdik, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani Kepala Disdik Jabar.

Lihat juga...