DPRD Kota Bekasi Harap Verifikasi Data RTM Transparan

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — DPRD Kota Bekasi, mendesak Pemerintah Kota Bekasi, bisa transparan dalam verifikasi dan validasi data khususnya rumah tangga miskin (RTM) non-data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal tersebut sejalan dengan wacana pengajuan penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi yang telah diajukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengikuti kebijakan DKI Jakarta.

“DPRD Kota Bekasi, mendesak validasi data khusus RTM non-DTKS yang baru harus dilakukan secara transparan agar menjangkau warga terdampak Covid-19, agar tidak menimbulkan gejolak sosial,” ujar Chairuman J Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (9/4/2020).

Dikatakan pemkot melalui wali kota diharapkan bisa bersungguh-sungguh mengalokasikan dana yang memadai untuk meng-cover kebutuhan misalkan berapa lama dampak PSBB diberlakukan.

Menurutnya kemungkinan jika PSBB diberlakukan tahap awal lamanya sekira dua minggu. Kemudian apakah kurun waktu dua minggu trend Covid-19 menurun atau sebaliknya sehingga tentu anggaran untuk meng-cover hal kemungkinan terjadi harus dipersiapkan.

Hal lain adalah harus juga mempertimbangkan perusahaan yang harus tetap berjalan tetapi tetap sesuai protokol kesehatan dengan mengedepankan keselamatan. Oleh karena Pemkot Bekasi diminta terbuka dan bisa menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat dan bisa mengkoordinasikan mana yang bisa menanggung beban.

“Tidak mudah dalam penerapan PSBB, karena semua harus stop dan ada batasan gerak warga. Dengan begitu tentu harus ada konpensasi seperti dukungan logistik dalam bentuk makanan pokok atau minuman harus dikalkulasi dengan baik. Sehingga dalam penerapan PSBB tidak hanya membatasi namun efektif,” tegasnya.

Jika PSBB diberlakukan tanpa ada dukungan logistik, Chairuman meyakini warga akan tetap jalan karena warga akan mencari rezeki. Jika itu terjadi tentu penerapan PSBB tidak efektif karena warga tidak didukung dengan perangkat dukungan yang terlaksana,

“Memang, ini kan baru kriteria bisa jadi harus diubah, karena ada enam kriteria terdampak dari PSBB itu seperti UMKM dan pekerja informal seperti ojol, pedagang keliling dan lainnya,” jelasnya.

Ketika penerapan PSBB diberlakukan tentu ada pekerja informal yang bukan ber-KTP Bekasi terkena dampak mereka juga tidak bisa bergerak dan tidak boleh keluar dari Bekasi. Jika mereka keluar maka bisa dikenakan kewajiban seperti sanksi, tentu hal tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah.

Dalam kesempatan itu dia juga mempertanyakan klasifikasi penerima sembako dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dari Provinsi Jabar. Karena menurutnya, untuk jumlah DTKS se- Kota Bekasi, mencapai 106.138 KK, dan yang telah mendapat program PKH dan sebagainya dari pusat, diketahui 58 ribu, sisanya 48 ribu diajukan ke provinsi, dengan total tersebut semua semua tertalangi.

Pertanyaan yang perlu di klarifikasi dari 58 ribu DTKS maupun usulan 48 ribu ke provinsi jumlah pasti yang ditanggung pusat berapa dan provinsi berapa.  Data yang diserahkan ke provinsi data DTKS yang ada di Kota Bekasi atau data non-DTKS.

“Tentunya harus ada keterbukaan dan perlu diklarifikasi, karena banyak warga baru yang terdampak atau terkena imbas dari dampak Covid-19 terkait penghasilan mereka. Apakah mereka juga diajukan untuk mendapat bantuan provinsi,” tukasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafiedz, menilai bantuan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp500 ribu terbagi atas makan dan dana cash bisa menimbulkan cemburu sosial di tengah masyarakat. Pasalnya di Kota Bekasi hanya mendapatkan jatah sebesar 54 ribu kepala keluarga calon penerima.

“Bisa nantinya ketua RW/RT yang disalahkan oleh warganya, ketika yang diusulkan misalkan mencapai 50 KK tetapi yang disetujui hanya 15 KK,”paparnya.

Diketahui Pemprov Jabar, dalam penanggulangan Covid-19 akan menyalurkan bantuan sebesar Rp500 ribu. Untuk Kota Bekasi hanya mendapatkan kuota jatah 54 ribu KK.

Lihat juga...