Hindari Korupsi, Dana Desa untuk Covid-19 Harus Dicermati

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa untuk mengatasi pandemi Corona.

Meski demikian, pemerintah desa diminta untuk mencermati dengan seksama surat edaran tersebut termasuk surat edaran bupati Sikka dan instruksi bupati Sikka agar bisa dijadikan pedoman dalam penggunaan dana desa untuk menangani Covid-19.

“Saya harap pemerintah desa, masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kabupaten Sikka jangan memaksakan dana 20 persen tersebut hanya dialokasikan untuk bidang 5 saja atau bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di desa,” tegas Herta Arjunto, tenaga ahli Pembangunan Partisipatif P3MD kabupaten Sikka, provinsi NTT, Sabtu (4/4/2020).

Herta Arjunto, tenaga ahli Pembangunan Partisipatif P3MD kabupaten Sikka provinsi NTT saat ditemui di kantornya, Sabtu (4/4/2020). Foto: Ebed de Rosary

Herta mengatakan, jika demikian maka sangat riskan sekali sebab kalau didorong semua untuk pembiayaan di bidang 5 tersebut maka ruang untuk tindakan korupsi semakin tinggi.

Menurutnya, penggunaan dana desa tersebut harus sesuai dengan instruksi bupati Sikka karena bila berpatokan pada instruksi tersebut maka tindakan korupsi bisa tidak terjadi.

“Kita harapkan desa berpatokan pada surat edaran menteri desa, surat edaran bupati Sikka terutama instruksi bupati Sikka. Dalam instruksi bupati Sikka sudah jelas tertera alokasi dana tersebut untuk apa saja,” jelasnya.

Herta mengakui, memang ada fenomena kesalahpahaman pada proses musyawarah di desa atau di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh kecamatan. Dia berharap jangan sampai kesalahpahaman ini dipertahankan sehingga harus diperbaiki.

“Ini bisa diperbaiki karena saya pikir belum terlambat karena proses penetapan perubahan penggunaan dana desa belum dilaksanakan. Kita harapkan bisa dikawal bersama-sama oleh masyarakat,” harapnya.

Pemerintah desa tegas Herta, telah mendapatkan surat edaran dari Kemendes PDT dan Transmigrasi tentang Desa Tanggap Covid-19 dan penegasan berkaitan dengan padat karya tunai di desa.

Surat edaran itu yang menjadi dasar sebutnya, sementara bupati Sikka juga telah menindaklanjuti dengan sebuah surat edaran terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 26 Maret 2020.

“Instruksi bupati Sikka tentang Dukungan Dana Desa untuk Pencegahan Covid-19 tanggal 27 Maret 2020 juga sudah dikeluarkan. Bupati Sikka, camat dan kepala desa juga telah berdialog dengan menteri desa terkait penggunaan dana desa ini,” tegasnya.

Kendalanya sebut Herta, tingkat pemahaman staf teknis di dinas dan kecamatan yang memfasilitasi ke masyarakat desa keliru seolah-olah dana untuk Covid-19 sebanyak 20 persen untuk pengendalian saja.

Padahal tandasnya, dana tersebut harus dipergunakan untuk seluruh item kegiatan sesuai instruksi bupati Sikka sehingga harus benar-benar dipahami agar tidak salah tafsir dalam mengalokasikan dana tersebut.

“Saya khawatir kalau salah difasilitasi ini ruang jebakan. Teman-teman di desa salah menganggarkan dan tidak sesuai poin keempat instruksi bupati Sikka,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sikka, provinsi NTT, Fitrinita Kristiani, menyebutkan, terkait dana desa sesuai surat edaran menteri desa Nomor 8 tahun 2020 dan surat edaran bupati nomor 88 tahun 2020 serta instruksi bupati, desa harus mendukung pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Fitri katakan, kewajiban desa untuk mengikuti instruksi bupati agar segera melakukan perubahan RKPDes dan APBDes tahun 2020 dengan hal-hal prioritas dimana 20 persen dana desa dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.

“Untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) secara aturan 70 persen pengadaan barang dan 30 persen untuk upah. Tapi dengan situasi ini untuk menjaga stabilitas ekonomi di desa maka komposisinya diubah semuanya sama 50 persen,” tegasnya.

Sebanyak 21 camat kata Fitri, semuanya sudah siap mengawal penggunaan dana ini dan ini saatnya desa mendukung pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Bidang 2 dalam instruksi bupati Sikka ada di sub bidang kesehatan sedangkan bidang 5 meliputi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD),” ungkapnya.

Lihat juga...