INDEF Minta Anggaran Infrastruktur Dialihkan untuk Tangani Covid-19

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Ekonom senior Institute for Development of Econocs and Finance (INDEF), Didik J Rachbini meminta pemerintah memprioritaskan anggaran negara untuk penanganan pandemi virus corona atau Covid-19. 

Seperti anggaran proyek-proyek infrastruktur segera dihentikan dan  harus dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.

“Anggaran infrastruktur itu harus dibatalkan, itu tidak lebih penting daripada urusan kesehatan. Penanganan Covid-19 itu prioritas,” kata Didik pada diskusi online melalui aplikasi Zoom, di Jakarta, Minggu (5/4/2020) sore.

Selain itu, tambah dia, pemerintah juga harus menghemat anggaran perjalanan dinas pejabat negara yang sangat tidak efisien itu.

“Pemerintah bisa menghemat dari anggaran kunjungan, karena tidak efisien bisa Rp200 triliun. Anggaran itu bisa untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.

Didik juga menyarankan agar anggaran yang tercecer di kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintahan daerah yang jumlahnya sekitar Rp400 triliun segera diambil untuk mengatasi wabah virus ini.

“Pemerintah jangan ragu-ragu, anggaran Rp400 triliun yang tercecer itu diambil untuk menanggulangi Covid-19, karena kesehatan rakyat itu prioritas,” tukasnya.

Namun Didik mengimbau pemerintah tidak boleh mengambil anggaran investasi Sumber Daya Manusia (SDM), dalam penanganan wabah ini.

“Anggaran investasi SDM, itu dana pendidikan anak-anak Indonesia, itu beasiswa. Jumlahnya tidak banyak hanya Rp 30-Rp 40 triliun, tidak boleh diutak-atik,” tegasnya.

Pemerintah tidak boleh mengambil anggaran tersebut untuk dialihkan penanganan Covid-19.  “Jadi jangan ngambil anggaran pendidikan mau seenaknya, tidak boleh seperti itu,” tukasnya.

Wakil Direktur Ekonom INDEF, Eko Listyanto pada diskusi online melalui aplikasi ZOOM, di Jakarta, Minggu (5/4/2020) sore. -Foto: Sri Sugiarti

Wakil Direktur INDEF, Eko Listyanto menambahkan, anggaran infrastruktur seperti fisik yang sekarang ini sedang berjalan sebaiknya dihentikan dulu. Untuk kemudian anggaran tersebut dialihkan penanganan wabah Covid-19.

“Mungkin termasuk proyek pemindahan Ibu Kota Baru, ini penting untuk direalisasikan agar narasinya jelas. Kalau sekarang kan kita narasinya pembangunan SDM. Ya utamakan, manusianya dulu kan sudah inline, anggaran itu juga harus diarahkan ke SDM,” ungkap Eko.

Menurutnya, anggaran infrastruktur bisa direalisasikan di luar yang sudah dijalankan. Misalnya beberapa pos, seperti biaya rapat atau kunjungan pejabat dan lainnya, yang juga harus diikuti oleh pemerintah daerah.

“Jadi sebetulnya cukup banyak alokasi yang anggarannya bisa dilakukan tanpa harus memperlebar divisit,” ujarnya.

Karena itu menurutnya, itu harus ada total realokasi anggaran yang utama. “Jangan kemudian tiba-tiba minta restu ke DPR untuk membuka ruang untuk devisit,” imbuhnya.

Lihat juga...