Indonesia Diambang Ambyar

OLEH NOOR JOHAN NUH

Noor Johan Nuh (Foto: Istimewa)

TIDAK satu pun negara  di dunia pernah membayangkan betapa dahsyat akibat yang timbul dari serangan coronavirus disease  2019 (Covid-19). Virus ganas yang belum ada obat maupun vaksinnya ini oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi (wabah penyakit yang berjangkit serempak diberbagai negara di dunia). Virus ini sudah membunuh puluhan ribu manusia dan mengobrak-abrik struktur ekonomi dunia.

Hanya dalam tempo empat bulan, Covid-19 berhasil menyerang dan menaklukkan 217 negara, mengalahkan daerah yang pernah ditaklukkan oleh Genghis Khan, Alexander Agung, Tariq bin Ziyad, Hitler, atau Gajah Mada. Daerah taklukkan Covid-19 mengalahkan daerah yang pernah ditaklukkan oleh lima panglima perang tersebut meskipun digabungkan menjadi satu.

Pada pertengahan Februari, negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia seperti Singapura, Australia, Filipina, Malaysia, bahkan New Zealand, semua negara-negara itu sudah diinvasi oleh Covid-19, namun pejabat-pajabat tinggi di Indonesia malah membuat pernyataan yang meremehkan kehadiran virus itu. Bahkan Covid-19 dijadikan bahan lawakan dengan mengatakan virus itu tidak akan masuk ke Indonesia karena izinnya susah. Atau kita kebal virus itu karena kerap makan nasi kucing. Malah kemudian pemerintah membiayai influencer sebesar 72 miliar untuk menjaring turis datang ke Indonesia—menjaring potensi turis yang urung datang ke negara yang terpapar Covid-19 untuk datang ke Indonesia.

Akhirnya Covid-19 Datang

Tanggal 29 Februari, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan ke publik bahwa di Jakarta ada 32 pasien dalam pengawasan dan 115 orang dalam pemantauan berkaitan dengan Covid-19. Namun keesokan harinya, Menteri Kesehatan Terawan membantah apa yang disampaikan Anis. “Kurang tepat pernyataan itu. Karena hasil semua PCR sampai detik ini semua negatif. Kalau negatif artinya apa? Memang ndak ada,” tegas Terawan. Namun keesokan harinya, pernyataan Terawan digugurkan oleh Presiden Jokowi yang mengumumkan bahwa 2 orang warga Depok positif Covid-19. Bagaimana perasaan yang memparodikan Covid-19? Menteri Perhubungan dipapar Covid-19.

Ada dua cara untuk menghambat penyebaran virus ini yakni melakukan lockdown, penduduk satu negara atau wilayah tidak boleh bergerak atau dikunci. Dengan mengunci orang untuk tidak bergerak, maka virus yang menyebar melalui orang ini juga ikut terkunci atau tidak bergerak. Dalam keadaan seperti itu, orang yang terpapar dapat dideteksi dan dilokalisir untuk kemudian di rawat dan ditelusuri riwayat persentuhannya dengan orang lain.

Cara ini (lockdown) memiliki implikasi yang sangat luas yaitu; selama masa penguncian, kebutuhan hidup ditanggung oleh pemerintah, dan selama penguncian itu pula semua kegiatan ekonomi berhenti. Malaysia berhasil menumpas pergerakan virus dengan pola pertahanan seperti ini, akan tetapi Italy, Spanyol, Amerika, gagal total.

Dan cara kedua adalah social distancing yaitu pembatasan sosial dalam masyarakat dan dilakukan rapid test—test secara massif dan serentak serta dilakukan penegakkan disiplin, hingga penyebaran virus dengan cepat dapat dideteksi dan dapat dikendalikan atau setidaknya diminimalisasi.

Disiplin Menjadi Kunci                                                                                                         

Dari dua cara tersebut ternyata yang menjadi kunci keberhasilan adalah kedisiplinan masyarakat di negara tersebut. Italy dan Malaysia misalnya, yang sama-sama menerapkan lockdown—Malaysia dapat dikatakan berhasil karena kedisiplinan masyarakatnya dibandingkan dengan Italy. Sedangkan cara social distancing,  dengan melakukan rapid test secara massif seperti yang dilakukan Korea Selatan, dapat berhasil karena masyarakatnya disiplin. Sulit menegakkan disiplin di Indonesia selama tulisan “Habis buang air siram ya” masih terus terpanpang di WC Umum.

Satu bulan setelah Covid-19 menyerang Indonesia, tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di tengah pandemi Covid-19.  Dalam Keppres itu, dalam bertahan dari serangan Covid-19, Indonesia tidak memberlakukan lockdown atau karantina wilayah tapi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melakukan rapid test secara massif seperti Korea Selatan.

Mengenai rapid test, Korea Selatan yang berpenduduk 51 juta melakukan test terhadap 300 ribu orang (0,7%). Sedangkan Indonesia sampai hari Jumat (10/4) belum sampai 60 ribu orang yang sudah dilakukan rapid test. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam wawancara dengan Wakil Presiden Makruf Amin mengatakan; Jika mengacu kepada Korea Selatan, maka yang harus dilakukan rapid test di Indonesia,  dengan jumlah penduduk 260 juta adalah sekitar 2 juta orang (0,7%). Selain itu,  yang sangat berbeda antara Korea Selatan dengan Indonesia adalah kedisiplinan masyarakatnya.

 Covid-19 Sampai Juli

Indonesia yang diserang virus ini pada babak akhir (lebih belakang), masih harus menjalani masa yang panjang untuk bertempur dengan Covid-19 dibandingkan dengan negara-negara yang diserang di babak awal.

Kita menyaksikan bagaimana dampak dari negara-negara yang gagal menangkis serangan Covid-19 seperti Italy, Spanyol, Amerika. Pertanyaannya, berapa lama lagi pertempuran dengan Covid-19 ini akan berlangsung di Indonesia?

Menurut Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, dalam rapat kerja virtual dengan Komisi IX DPR, mengutip kajian Badan Intelijen Negara (BIN), diperkirakan puncak serangan Covid-19 terjadi pada akhir Juni atau awal Juli.

BIN memprediksi yang positif Covid-19 pada akhir Juni mencapai 105.765, awal Juli 106.287. Prediksi kajian BIN itu diklaim memiliki akurasi 99 persen karena sebelumnya BIN berhasil menghitung kasus Covid-19 pada akhir Maret mencapai 1.577 orang, sedangkan faktanya mencapai jumlah 1.528 orang. “Ini akurat,” kata Doni dirapat tersebut.

Covid-19 yang telah memapar  hampir 2 juta orang di dunia, juga berdampak pada ekonomi dunia, bahkan dampaknya jauh lebih besar dibandingkan ‘malaise’ tahun 30an karena kegiatan ekonomi dunia menurun drastis bahkan terhenti. Amerika menunda perang dagang dengan China, melupakan sejenak perang senyap dengan Iran dan Rusia. Presiden Trump disibukkan dengan mengurus mayat-mayat korban Covid-19 yang disimpan di kontainer pendingin.

Tsunami Krisis         

Pandemi ini mengakibatkan bursa efek di dunia tergerus hingga 10%, sedangkan Bursa Efek Jakarta (BEJ) tergerus hampir 25% yang berarti kapitalisasi aset di bursa tersebut terkoreksi hampir seperempatnya. Nilai tukar mata uang beberapa negara terhadap dollar Amerika terdepresiasi —Indonesia terdepresiasi sangat tajam, dari Rp.14.400,- menjadi Rp.16.400,-, susut sekitar 13% hanya dalam tempo satu bulan.

Pada press conference  yang dikutib investor.id (1/4), Menkeu Sri Mulyani mengkhawatirkan rupiah bisa tertekan mencapai Rp.17.500,-, dalam skenario terburuk bisa mencapai Rp.20.000,-. Jauh di atas asumsi APBN yaitu Rp.14.400,- Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), mengkhawatirkan pertumbuhan turun menjadi 2,3%. Hal ini sebagai skenario terberat berdasarkan atas penurunan kegiatan ekonomi yang berpotensi menekan lembaga keuangan karena kredit tidak bisa dibayarkan akibat dari perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Jika pada krisis 1997-1998 yang dimulai dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar yang kemudian menjalar ke krisis fiskal dan moneter. Super krisis akibatkan dari Covid-19 lebih dahsyat dari pada krisis 1997-1998—memaksa orang tidak bergerak (di rumah saja) maka ekonomi pun tidak bergerak. Mesin ekonomi yang tidak bergerak  akan membuat banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan (tidak berproduksi) bahkan bangkrut. Terjadi pemutusan kerja secara massal, membuat orang-orang yang dalam katagori rentang miskin menjadi miskin, dan akan ada jutaan pengangguran baru.

Mereka yang rentang miskin berpotensi menjadi miskin, akan menambah jumlah orang miskin sebanyak 25, 14 juta orang (data BPS Maret 2019—9,8%), menjadi lebih besar lagi. Seberapa banyak orang yang menjadi miskin akibat serangan Covid-19 tergantung seberapa banyak pula perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Faktanya, hanya usaha farmasi dan alat alat kesehatan yang tidak terganggu, selebihnya bangkrut.

Jika resesi dunia ‘malaise’ pada tahun 30an penyebabnya hanya satu faktor yaitu faktor jatuhnya harga saham di New York, kemudian merambah ke seluruh dunia termasuk Hindia-Belanda waktu itu karena harga komoditas dan hasil pertanian anjlok hingga 60%—‘malaise’  menghancurkan ekonomi dunia baik negara industri maupun negara berkembang pada waktu itu. Maka dampak kehancuran ekonomi akibat Covid-19 tidak saja merontokkan bursa saham di dunia, akan tetapi juga menghancurkan sistem perdagangan dan industri di dunia.

Tsunami krisis yang disebabkan pandemi ini mengharuskan orang tidak bergerak guna mencegah penularan, akibatnya ekonomi pun tidak bergerak, jauh lebih besar dampaknya dibandingkan krisis 1997-1998. Berbagai sektor ekonomi mulai dari perdagangan, parawisata, industri, transportasi, perbankan, jasa keuangan dan berbagai bidang jasa lainnya tidak dapat melakukan aktivitas yang akibat maksimalnya adalah bangkrut.  Jika berbagai sektor ekonomi ini terhenti sampai bulan Juli seperti prediksi BIN di atas, berapa banyak perusahaan yang jatuh bangkrut yang berakibat berapa banyak pekerja yang harus menganggur?

Mengacu pada prediksi BIN bahwa wabah Covid-19 bisa berlangsung sampai bulan Juli yang berarti masih berlangsung selama tiga bulan ke depan—sedangkan sampai 9 April, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan data pekerja yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dan di-PHK sebanyak 160.067 pekerja akibat Covid-19. Total keseluruhan pekerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 1.506.713, dan akan terus bertambah pada hari-hari ke depan.

Pertanyaannya, berapa banyak pekerja yang di PHK jika Covid-19 baru dapat  ditumpas tiga bulan lagi? Jika 35 ribu narapidana yang dibebaskan langsung dirasakan akibatnya, maka jika 35 juta orang tanpa kerja kelaparan bukan tidak mungkin membuat negeri ambyar.

Dampak dari tsunami  krisis ini adalah masalah kita bersama, bukan hanya masalah pemerintah semata. Bukan masalah satu kelompok atau golongan saja. Seluruh elemen bangsa harus bersatu-padu menghadapi dan mengatasi krisis ini. Keresahan sosial bahkan kegaduhan sosial akibat bertambahnya orang miskin adalah masalah kita bersama. Kesetiakawanan sosial yang pada masa Orde Baru selalu dikedepankan, saatnya dilakukan kembali. Stop perpecahan, lupakan perbedaan, dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia.***

Noor Johan Nuh, Penulis buku dan pegiat di forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB) Jakarta

Lihat juga...