Kemenkeu Ajak Pemda Bersinergi Atasi Kerusakan Lingkungan dan Iklim

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) menjadi 29 persen dari pendanaan APBN dan APBD, sebagai upaya untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.

“Ini harus kita lakukan, sebab dalam hitungan pemerintah, hingga tahun 2050 nanti, kerugian ekonomi yang muncul dalam dua dekade terakhir akibat kerusakan lingkungan, bisa mencapai kisaran 1,4 persen nilai PDB saat ini,” terang Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam siaran pers tertulis, Minggu (26/4/2020) di Jakarta.

Menurut Menkeu, untuk bisa berhasil dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sinergi pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat.

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan faktor katalis dalam hal pengendalian perubahan iklim, khususnya di aspek tata kelola maupun pendanaan,” kata Menkeu.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, untuk tujuan perbaikan tata kelola, pemerintah pusat menawarkan replikasi konsep dan metodologi penandaan anggaran perubahan iklim di daerah (Regional Climate Budget Tagging/RCBT) untuk mengidentifikasi capaian aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah.

“Penerapan RCBT diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah secara transparan dan akuntabel. BKF menawarkan terobosan baru dalam hal pengalokasian dana publik di setiap level pemerintahan baik dari provinsi kepada kabupaten dan desa maupun dari kabupaten kepada desa, berlandaskan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yaitu melalui kerangka Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE),” tandas Febrio.

Lebih lanjut, tata kelola yang baik juga dapat menstimulus arus pendanaan non-publik untuk aksi pengendalian perubahan iklim.

Kemudian dari sisi pendanaan, Febrio mengungkapkan, bahwa dukungan pendanaan perubahan iklim bisa didapatkan dari luar Indonesia, seperti Green Climate Fund (GCF).

“BKF selaku National Designated Authority the Green Climate Fund (NDA GCF), menjadi penghubung utama (vocal point) antara Indonesia dengan GCF. Pemrakarsa proyek perubahan iklim nasional dapat mengajukan proposal pendanaan GCF kepada Sekretariat NDA GCF Indonesia setiap saat,” jelas Febrio.

Disamping itu, untuk meningkatkan peluang akses pendanaan GCF di Indonesia, BKF telah mengadakan inisiatif tambahan yakni kegiatan Call for Project Concept Note (PCN).

“Melalui kegiatan Call for PCN, BKF sebagai NDA GCF Indonesia dapat menyediakan bimbingan teknis yang bertujuan meningkatkan kapasitas entitas nasional termasuk pemrakarsa proyek/program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah dalam upaya memenuhi kriteria investasi GCF yang dibutuhkan untuk pengajuan proposal pendanaan kepada GCF,” pungkas Febrio.

Lihat juga...