Kudeta?

OLEH: BRIGJEN TNI (PURN) DRS. AZIZ AHMADI, M.SC

SUDAH cukup banyak suara/aspirasi, yang seakan menggugat/mempertanyakan sikap TNI/militer, atas kondisi bangsa dan negara dewasa ini.

Bagaimana TNI? Militer? Angkatan Darat? Kok adem-ayem? Mbok kudeta?!

Watak paling primitif tapi termulia dari militer, adalah mbrebes mili melihat rakyat susah dan menderita, tidak  sanggup berlama-lama menyaksikan instabilitas, dan sama sekali tidak happy menyaksikan kepemimpinan politik yang lemah atau amburadul.

Sedangkan watak primitif tercelaka, adalah kudeta. Kapan? Segera, ketika tiga kondisi utama di atas terwujud. Begitu teorinya. Tidak perlu di-opyak-opyak dan atau dikompori lagi.

Politik/demokrasi punya strategi/cara lain, guna mencegah militer tidak menjurus menjadi gerombolan bersenjata yang berbahaya. Salah satu bab besar dalam politik/demokrasi, adalah mengatur Hubungan Sipil-Militer. Bagi politik/demokrasi, “terlampau mahal jika urusan perang hanya diserahkan kepada para Jenderal”.

Sepakat. Itulah yang terjadi dan berlaku di negara-negara yang mengaku demokratis. Militer mesti di bawah kendali sipil/politik. Militer haram bermain politik (praktis). Militer bukan “kekuatan”, tetapi sekedar “alat mati”, untuk mencapai tujuan politik. Keterlibatan militer dalam politik, serta-merta dimaknai sebagai, “political decay”, atau pembusukan politik. Tak boleh terjadi.

Para pendiri dan pendekar NKRI sejak awal sepakat, republik baru ini marhaban dan berdamai dengan demokrasi. Tapi, tentu bukan “model barat”, yang individualis – liberal. Bukan pula “model timur”, yang otoriter – totaliter. Ideologi Pancasila dikedepankan. Disepakatilah  Demokrasi Pancasila, sebagai sintesa dari dua ideologi besar yang sudah ada sebelumnya itu (Barat dan Timur).

Konsekuensinya, pola hubungan sipil-militer mengalami koreksi. Untuk Indonesia, juga mesti berbeda. Adalah Jenderal Besar AH. Nasution – intelektual, strateeg dan taktikus militer Indonesia – mengajukan konsep jalan tengah, yang kemudian dikenal dengan Dwifungsi ABRI/TNI. Militer bukan alat mati, tapi kekuatan politik juga.  Militer diberi hak untuk ikut serta bermain politik, namun pada level hight politic – politik tingkat tinggi.  Bagi militer, “terlalu mewah jika urusan negara, diserahkan hanya kepada para politisi/sipil”.

Sesungguhnya, Dwifungsi Militer model Indonesia itu, secara filosofis dan substansial, mengandung spirit dan makna hakiki yang lebih dalam lagi. Dengan Dwifungsi, militer diajak turut serta menentukan haluan, kebijakan dan arah politik negara. Risikonya, militer secara otomatis, diamputasi watak negatifnya berkudeta. Secara otomatis, militer (Indonesia) “kehilangan nafsu dan birahi untuk kudeta”. Kenapa? Masak sih mau mengkudeta dirinya sendiri? Bukankah, hitam/putihnya negara, militer telah ikut serta menentukan, atau terlibat secara langsung di dalamnya?

Sekarang, Dwifungsi Militer Indonesia sudah menjadi bagian, dari sejarah masa lalu bangsa. Diamputasi oleh era reformasi. Maknanya, watak primitif sebagai eksekutor politik melalui kudeta, seolah ter/dibuka kembali. Tentu TNI punya penilaian, pertimbangan dan ukuran sendiri. Ya … terserah TNI. Mau kudeta atau “puasa”?

Kapan “berbuka”? Tergantung asassement mereka (TNI) sendiri. Pastinya, kudeta, tidak sesederhana teori, emosi dan mengucapkannya. Dia butuh dukungan penuh secara internal (minimal loyalitas dan soliditas), sekaligus juga “cantolan politik” secara eksternal.

Lalu bagaimana? Mari berikhtiar bersama, seraya menggembala perasaan getir, menyaksikan Ibu Pertiwi tetap menangis dan berduka. ***

Jakarta,  6 April 2020

Lihat juga...