MDA-PHDI Bali Agendakan Nyepi Desa Adat Serentak

Ketua MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet (kanan) didampingi Ketua PHDI Provinsi Bali, Prof Dr I Gusti Ngurah Sudiana (kiri), dalam suatu kesempatan belum lama ini – Foto Ant

DENPASAR – Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (MDA-PHDI) Provinsi Bali, mengagendakan Nyepi atau Nyipeng Desa Adat serentak.

Acara tersebut digelar serentak semua desa adat yang ada di Pulau Dewata selama tiga hari, 18, 19 dan 20 April 2020. Kegiatan tersebut untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. “Hal ini adalah upaya melengkapi upaya sekala (fisik) dan niskala (rohani) untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. Secara niskala sangat berkaitan dengan menghormati Bhuta Kala sebelum Tilem Kadasa (bulan mati kesepuluh), yaitu 22 April, disertai dengan upacara Bhuta Yadnya yang berskala kecil,” kata Ketua MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, Senin (6/4/2020) malam.

Menurut Sukahet, berbeda dengan Nyepi yang menandai pergantian Tahun Baru Cak. Nyepi Desa Adat serentak digelar untuk krama atau warga desa adat, hanya tidak boleh keluar rumah atau dengan kata lain tinggal di rumah saja selama tiga hari. Kecuali yang mempunyai tugas khusus dan mendapatkan dispensasi.

Kalau Nyepi yang merupakan awal Tahun Baru Caka itu, masyarakat Bali selain tidak diizinkan keluar rumah, juga dilarang untuk menyalakan penerangan, saluran internet maupun siaran televisi juga dimatikan, bandara hingga pelabuhan juga tidak beroperasi.

Kendati demikian, umat yang bukan warga desa adat, diimbau untuk turut berpartisipasi dalam Nyepi Desa Adat itu. “Rencana ini disetujui antara MDA dan PHDI hanya tidak boleh keluar rumah saja, sedangkan lain-lainnya akan normal seperti bandara, internet dan sebagainya. Jadi hanya eka berata atau tidak keluar rumah saja,” ucapnya.

Pada 8 April mendatang, PHDI Bali akan menggelar paruman atau rapat, untuk memfinalisasi rencana Nyepi atau Nyipeng Desa Adat tersebut. “Setelah 8 April akan kami susul dengan edaran resmi,” jelasnya.

Nantinya edaran tersebut akan sepengetahuan Gubernur Bali Wayan Koster, karena kegiatan tersebut yurisdiksinya adalah, Majelis Desa Adat bersama PHDI Bali. (Ant)

Lihat juga...