Menkeu Prediksikan Defisit APBN 2020 Capai 5,07 Persen

Editor: Koko Triarko

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu, Senin (16/3/2020) -Dok: CDN

JAKARTA – Telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020, tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan oleh presiden, membuat peran APBN sebagai instrumen keuangan negara menjadi lebih signifikan dalam menangani wabah Covid-19 di dalam negeri.

Seperti diketahui, dengan PERPU tersebut, defisit APBN dimungkinkan untuk diperlebar oleh pemerintah hingga di atas 3 persen selama masa penanganan Covid-19, atau berlangsung paling lama tiga tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani memprediksi, pelebaran defisit APBN 2020 ini bisa menyentuh angka 5,07 persen dari produk domestic bruto (PDB). Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN sebesar Rp405,1 triliun dalam rangka penanganan Covid-19.

“APBN 2020 akan mengalami perubahan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan negara, kami prediksi turun 10 persen, karena penerimaan pajak kita mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi melemah. Kemudian kita juga memberikan dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun turun akibat jatuhnya harga komoditas,” jelas Menkeu, pada agenda konferensi pers melalui video conference di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

“Sementara dari sisi belanja dan pembiayaan, kita tahu Presiden sudah mengumumkan akan menaikkannya sebesar Rp405,1 triliun. Anggaran itu difokuskan untuk belanja di sektor kesehatan, social safety net, dan membantu dunia usaha, serta untuk mendukung program pemulihan ekonomi. Jadi kami prediksi defisit APBN mencapai 5,07 persen,” sambungnya.

Menkeu menegaskan, langkah-langkah mitigasi ini harus dilakukan pemerintah, guna menutup rapat pintu masuk risiko terburuk dari dampak penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajiannya, skenario terburuk terhadap makro ekonomi nasional, antara lain pertumbuhan ekonomi turun sampai -0,4 persen, Nilai tukar rupiah bisa mencapai Rp20.000/US$ dan inflasi 5,1 persen.

“Sekali lagi itu adalah dampak terburuknya, tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin, agar risiko terburuk itu tidak terjadi. Karenanya, kami bersama Gubernur BI, Ketua DK OJK dan Ketua DK LPS selalu berkoordinasi dan mencari solusi, agar kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...