Pemerintah Bebaskan Pembayaran Bunga KUR untuk UMKM

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Semakin meningkatnya eskalasi penyebaran Covid-19 di Indonesia, mengakibatkan turunnya aktivitas ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah memutuskan membebaskan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan.

“Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon,” terang Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (8/4/2020) di Jakarta.

Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 April 2020. Mereka yang akan mendapat manfaat ini adalah pelaku UMKM yang memenuhi penilaian penyalur KUR masing-masing.

“Keputusan ini adalah tindak lanjut atas keputusan Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Menteri pada 20 Maret 2020, di mana Presiden RI Joko Widodo telah menegaskan bahwa diberlakukan penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak Covid-19 selama 6 bulan,” tandas Ketua Umum Golkar tersebut.

Lebih lanjut, kebijakan ini pun telah diperkuat dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020, yang antara lain mencantumkan bahwa restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menambahkan, kriteria penerima KUR yang mendapatkan perlakuan khusus adalah yang kualitas kreditnya tercatat per 29 Februari 2020.

“Kolektabilitas performing loan tidak sedang dalam masa restrukturisasi dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar sesuai PK restrukturisasi, dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok, dan bersikap kooperatif serta memiliki iktikad baik,” ujar Wimboh.

Selain itu, penerima KUR mengurangi penurunan usaha dikarenakan minimal salah satu kondisi seperti; lokasi usaha berada daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat. Kemudian terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait Covid-19. Serta terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak Covid-19.

Sebagai informasi tambahan, total akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 29 Februari 2020 sebesar Rp507,00 triliun dengan out standing senilai Rp165,30 triliun dan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,19 persen.

Penyaluran KUR per 29 Februari 2020 sudah mencapai Rp35,00 triliun atau 18,42 persen dari target 2020 yang berjumlah Rp190 triliun.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) sampai 29 Februari 2020 sebesar 57,30 persen atau Rp20,05 triliun.

Penyaluran KUR ke sektor produksi tertinggi adalah sektor pertanian (28 persen), jasa (16 persen), dan industri pengolahan (11 persen).

Lihat juga...