Pemerintah Minta Warga Jakarta Patuhi PSBB

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta warga di DKI Jakarta untuk mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Di mana hal tersebut sudah disetujui Menteri Kesehatan sebagai salah satu upaya bersama memutus penyebaran Covid-19.

“Ini penting karena keputusan ditujukan untuk melindungi kita semua, dari kemungkinan terjadi penularan Covid-19 dari orang lain,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto saat jumpa pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Gedung BNPB di Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Yuri terus mendorong masyarakat untuk bersama-sama tetap bekerja dan belajar dari rumah. Selain itu juga terus menjaga jarak fisik ketika berkomunikasi, dan menggunakan masker ketika terpaksa harus ke luar rumah. Tambahnya, beribadah juga dari rumah, menghindari kegiatan berkumpul dan membatasi mobilitas sosial.

“Dengan kepatuhan dan disiplin termasuk dari semua warga, maka tujuan dari PSBB, yakni memberikan jaminan untuk memutus rantai penularan virus corona jenis baru ini bisa terlaksana,” ungkapnya.

Yuri meminta kepada warga untuk patuh dan disiplin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu memakai masker dan menjaga jarak aman, serta untuk tetap tinggal di rumah, patuhi ketentuan-ketentuan tentang pembatasan sosial berskala besar.

“Warga juga tidak melakukan perjalanan ke kampung, guna melindungi orang tua dan saudara-saudara di kampung halaman. Dengan cara tersebut dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Jadi mari kita bergandeng tangan, bersama-sama melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga, orang tua dan sanak saudara di kampung,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menetapkan status PSBB untuk wilayah DKI Jakarta untuk mempercepat penanganan Covid-19. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani pada 7 April 2020.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta wajib melaksanakan PSBB sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan konsisten. Dengan mendorong dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. PSBB di DKI Jakarta berlaku pada tanggal ditetapkan yakni mulai 7 April 2020.

Lihat juga...