Pemerintah Siapkan Opsi Sumber Pembiayaan Tutup Defisit APBN

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Di tengah pandemi Covid-19 yang terus mewabah di Tanah Air, peran APBN sebagai instrumen keuangan negara menjadi sangat signifikan dalam menangani berbagai dampak negatif dari wabah tersebut, terutama di sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dan dunia usaha.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, sebagai payung hukum, yang memberi legitimasi bagi pemerintah untuk mempergunakan APBN secara lebih fleksibel, termasuk menabrak batas defisit APBN sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Seperti diketahui, di berbagai kesempatan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani telah menyampaikan, outlook defisit APBN 2020 kemungkinan melebar hingga mencapai 5,07 persen dari PDB atau setara dengan Rp853 triliun.

Hari ini, Selasa (7/4/2020), kepada awak media, Menkeu memberikan paparan mengenai sumber-sumber pembiayaan yang akan dimanfaatkan pemerintah untuk menutupi keran defisit APBN. Menkeu menegaskan, bahwa pemerintah akan memprioritaskan sumber-sumber pembiayaan yang paling aman dan yield yang paling rendah.

Setidaknya ada tiga sumber pembiayaan yang pertama kali akan dioptimalkan pemerintah, yaitu pertama Saldo Anggaran Lebih (SAL). Menkeu belum menyebut besaran SAL yang akan digunakan, namun dia memastikan, bahwa pemanfaatan SAL sekedar untuk menjaga cashflow tetap aman.

“Artinya SAL digunakan seoptimal mungkin. Ini akan mengurangi sumber pembiayaan yang berasal dari market. Karena kita memiliki cash yang memang sudah ada di tangan pemerintah,” terang Menkeu.

Kemudian sumber kedua adalah yang berasal dari Dana Abadi Pemerintah. Menurut Menkeu, sejauh ini dana tersebut sudah terakumulasi cukup signifikan.

“Yang paling besar adalah dana LPDP dari Pendidikan, yang bisa menjadi salah satu solusi, karena kini jumlahnya sudah mencapai Rp60 trilun,” tandasnya.

Adapun sumber ketiga adalah memanfaatkan dana yang dikelola berbagai Badan Layanan Umum (BLU). Menkeu sendiri masih terus menghitung dan mengakumulasi sumberdaya yang dikelola oleh masing-masing agency tersebut.

“Ini tiga sumber yang tidak berasal dari market atau dalam hal ini kita menggunakan yang ada di masing masing agency atau lembaga pemerintah. Ini menggambarkan bahwa kita sangat hati-hati,” tukas Menkeu.

Tentu tiga sumber pembiayaan tersebut tidak cukup menutupi kebutuhan belanja pemerintah yang terus meningkat seiring melonjaknya wabah.

Untuk itu pemerintah tetap akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) baik dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Sukuk melalui mekanisme pasar domestik atau juga global, dengan tetap memerhatikan tingkat preferensi risiko dan yield yang reasonable.

“Memang saat ini kita sadar, di tengah pandemi, tingkat resiko di seluruh dunia meningkat. Oleh karena itu mereka (investor) meminta kenaikan yield, tapi kita juga harus memberikan arahan bahwa kenaikan itu harus memiliki basis yang kuat dan mempertimbangkan pondasi ekonomi kita,” papar Menkeu.

“Kita juga bisa melakukan penambahan SBN dengan membuka kesempatan penerbitan terhadap beberapa permintaan private placement dari BUMN atau lembaga, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sebagainya,” sambung Menkeu.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, sumber pembiayaan lain yang bisa dimanfaatkan pemerintah adalah dari development partners berupa pinjaman program, baik bilateral maupun multilateral.

“Tersedia opsi bagi kami untuk meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari Bank Dunia, ADB, AFD, KFW, JICA, EDCF, dan AIIIB serta lembaga donor lain,” ujar Menkeu.

Terakhir, pemerintah memiliki opsi untuk menerbitkan SBN yang dapat dibeli oleh Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia (BI) di pasar perdana, hal ini telah dimungkinkan dalam Perppu 1/2020. Namun Menkeu menekankan, bahwa opsi tersebut merupakan pilihan terakhir.

“Sekali lagi opsi ini sifatnya last resort. Kami akan sangat hati-hati dalam menggunakan opsi ini, agar tetap dapat terjaga kredibilitas dari kebijakan makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter, serta disiplin dari sisi pengelolaan makro dan keuangan negara. Ini hanya alternatif terakhir apabila market mengalami destrupsi atau menimbulkan resiko sangat tinggi,” pungkas Menkeu.

Lihat juga...