Penanganan Covid-19 di Banyumas Telan Anggaran Rp37,8 Miliar

Editor: Makmun Hidayat

PURWOKERTO — Tiga minggu lebih penangaan Covid-19 di Kabupaten Banyumas sudah menelan anggaran hingga Rp 37,8 miliar. Anggaran tersebut berasal dari APBD Banyumas tahun 2020 dan pemotongan anggaran perjalanan dinas.

Sekda Banyumas, Wahyu Budi Saptono mengatakan, awalnya pemkab mengalokasikan anggaran Rp 3,8 miliar dari pos belanja tidak terduga (BTT). Dan beberapa waktu lalu anggaran tersebut sudah habis. Kemudian dilakukan pergeseran anggaran, yaitu dari anggaran perjalanan dinas yang tidak digunakan.

“Dari pemotongan anggaran perjalanan dinas di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga 60 persen, diperoleh pergeseran anggaran sebesar Rp 50 miliar,” terang Sekda, Selasa (7/4/2020).

Dan pergeseran anggaran Rp 50 miliar tersebut , sampai saat ini sudah digunakan sebesar Rp 34 miliar. Sehingga total anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Banyumas, sampai saat ini sudah mencapai Rp 37,8 miliar, berasal dari APDB 2020 Rp 3,8 miliar dan dari dana persegeseran Rp 34 miliar.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan, saat ini sisa dana tinggal Rp 16 miliar. Dan dana tersebut akan dipergunakan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). JPS merupakan bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Terdampak ini maksudnya bisa yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan untuk sementara waktu, ada pengurangan jam kerja yang berdampak pada menurunnya penghasilan dan sebagainya,” tuturnya.

Untuk mengalokasikan JPS tersebut, Pemkab Banyumas sedang melakukan pendataan. Antara lain kepada warga tidak mampu yang belum mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan warga tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menurut Wahyu, masyarakat tidak mampu di Banyumas yang belum mendapatkan bantuan dari berbagai program pemerintah pusat ada 100.000 lebih keluarga.

“Sisa anggaran Rp16 miliar tersebut, makanya kita gunakan untuk JPS mereka. Mengingat dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini sangat terasa,” terangnya.

Disinggung tentang kemungkinan kekurangan dana untuk penanganan Covid-19, Wahyu mengatakan, pihaknya siap untuk melakukan pergeseran anggaran kembali, jika memang dibutuhkan. Ia mencontohkan, anggaran proyek-proyek yang ditunda serta anggaran berbagai kegiatan yang juga ditunda atau dibatalkan.

Sementara itu, salah satu warga Kota Purwokerto yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Widianto mengatakan, ia sangat berharap dana JPS bisa segera disalurkan dan merata. Sebab, ia sudah per awal bulan April ini dirumahkan dari pekerjaannya di salah satu hotel.

“Banyak sekali teman-teman saya yang juga dirumahkan, semoga pendataan merata dan semua yang terkena dampak pandemi Covid-19 bisa mendapatkan JPS,” harapnya.

Lihat juga...