Pendistribusian Sembako di Kutai Timur Melibatkan Forum RT

Rapat evaluasi penyaluran sembako Pemkab Kutai Timur yang mengundang Forum RT – Foto Ant

SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melibatkan forum Rukun Tetangga (RT), dalam pendistribusian bantuan sembako bagi warga yang ekonominya terdampak pandemi  COVID-19.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar mengatakan, keterlibatan forum RT tersebut diharapkan bisa meminimalisir pendistribusian bantuan yang tidak tepat sasaran. “Semoga dengan evaluasi yang dilakukan dengan melibatkan forum RT ini, program bantuan yang dilaksanakan memang sesuai dan tepat sasaran,” kata Ismunandar, Sabtu (18/4/2020).

Ismunandar menyebut, penanganan COVID-19 dengan memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak ekonomi COVID-19 di Kutai Timur telah lebih maju atau lebih dulu dimulai dari pada kabupaten atau kota lainnya. “Sepertinya dalam video konferensi Kementerian Dalam Negeri bersama beberapa kementerian terkait membahas pengalokasian yang dilakukan daerah untuk penanganan COVID-19 kemarin. Kita sudah melakukan terlebih dahulu, ” ucap Ismunandar.

Pemkab Kutai Timur disebutnya, telah merencanakan formula pendistribusian. Salah satunya dengan menempel stiker kerumah-rumah warga yang terdampak ekonominya oleh COVID-19. Hal itu  untuk mempermudah petugas pada saat mendistribusikan bantuan sembako. “Sebab tidak mungkin kita mengundang orang banyak. Namun dibagikan oleh petugas dari rumah ke rumah,” jelas Ismu.

Dalam pembagian, Forum RT harus menyosialisasikan kepada masyarakat, bahwa sembako merupakan bantuan pemerintah yang menggunakan uang negara dan bukan uang bupati, wakil bupati ataupun sekretaris kKabupaten. “Jangan sampai ada RT yang mempengaruhi warga agar tidak menerima bantuan dari si A, sebab akan ada dari si B. Ini adalah kewajiban Pemerintah dalam menjaga warganya, jangan sampai karena COVID-19 ada yang kelaparan. Paling tidak itu tujuannya adanya bantuan sembako ini,” tutur Ismu.

Orang nomor satu di Pemkab Kutai Timur tersebut meminta, warga yang baru datang bisa melaporkan keberadaannya ke RT. Saat ini salah satu masalah yang ditemukan di lapangan adalah, banyak warga yang tidak ber-KTP Kutai Timur. (Ant)

Lihat juga...