PHK Dampak Covid-19 Tetap Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan

JAKARTA – Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Bambang Sutrisno, mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja sebagai dampak pandemi Covid-19 harus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat kuat dalam melindungi hak-hak pekerja, terutama berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja,” kata Bambang, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (11/4/2020).

Bambang mengatakan, Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat syarat dan prosedur bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang wajib diikuti.

Senator dari Provinsi Jawa Tengah itu mengatakan, Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah pemutusan hubungan kerja sepihak dan tanpa pesangon.

“Setiap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pengusaha terhadap pekerja, pada prinsipnya harus dirundingkan bersama menyangkut pemenuhan dan pembayaran hak-hak pekerja, seperti pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak,” ujarnya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menetapkan jumlah pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja.

“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sehingga terjadi perselisihan perburuhan, pemutusan hubungan kerja wajib ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan,” katanya.

Bambang mengatakan, pandemi Covid-19 yang disebabkan Virus Corona telah berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Di Jakarta saja, 139.288 pekerja dari 15.472 perusahaan terkena PHK dan dirumahkan tanpa menerima upah.

“Gelombang pemutusan hubungan kerja dapat dipastikan tidak hanya melanda Jakarta, tetapi juga kota-kota di sekitar Jakarta yang menjadi kawasan industri, seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang,” katanya.

Lihat juga...