Riset INDEF: Netizen Beri Sentimen Negatif Pemerintah

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis riset media sosial tentang respons masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19. Penelitian tersebut dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, yaitu pada peride 27 Februari – 22 Maret 2020.

Pendiri INDEF, Didik J Rachbini menjelaskan, riset yang dilakukan para peneliti milenial INDEF ini menunjukkan hasil dari total 145.000 percakapan di media sosial dengan 135.000 akun, sentimen negatif terhadap penanganan Covid-19 pemerintah mendomininasi sebanyak 66,28 persen. Sementara sentimen negatif hanya 33,72 persen.

Ironisnya, kata Didik, hasil riset ada dua orang pemimpin yang mendapat sentimen negatif. Yaitu Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto sebanyak 16 ribu percakapan atau sekitar 93 persen sentimen negatif masyarakat kepada Menkes yang dinilai tidak tegas.

Tokoh berikutnya, adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapati 8000 percakapan atau 79 persen sentimen negatif. “Presiden Jokowi tampil sebagai figur negatif, tidak dipercaya masyarakat.  Ini sangat disayangkan, harus dihindari,” kata Didik dalam diskusi melalui aplikasi Zoom, di Jakarta, Minggu (5/4/2020) sore.

Atas hasil riset ini, menurutnya, pemerintah sangat pembutuhkan dukungan dari rakyatnya dalam upaya penanganan wabah Covid-19.

“Pemerintah membutuhkan dukungan rakyat. Karena tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah Covid-19 sementara dukungan masyarakat terhadap pemerintahnya rendah,” ujarnya.

Dia mencontohkan, negara Korea Selatan di mana pemerintahnya berhasil menangani konflik karena dapat dukungan dan kepercayaan dari rakyatnya.

Menurutnya,  salah satu penyebab munculnya sentimen negatif dari netizen di media sosial dikarenakan adanya komunikasi yang buruk dari pejabat.

Oleh karena itu, ekonom senior INDEF ini menyarankan agar pemerintah segera mengembalikan kepercayaan publik dengan sigap, jujur dan transparan. Sehingga masyarakat dapat mempercayai dalam setiap langkahnya menangani wabah Covid-19.

“Jadi saran saya, pemerintah harus menaikkan sentimen yang positif dengan sikap jujur dan transparan, serta  sungguh-sungguh  tidak menganggap remeh kasus Covid-19 ini,” tukasnya.

Sentimen negatif muncul, menurutnya, karena banyak pejabat pemerintah yang asal bicara di depan publik, termasuk perbedaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing pejabat.

Sehingga Didik mengimbau para pejabat untuk memperbaiki diri dalam berargumen terkait penanganan Covid-19 ini.

“Pemerintah harus memperbaiki diri. Karena hasil riset ini bukan kita mengada-ada. Data  itu hasil dari rekaman 145.000 perbincangan  di media sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa mayoritas media juga menunjukkan sentimen yang negatif terhadap pemerintah. Ini terlihat banyak opini-opini media yang juga cenderung menyampaikan sentimen negatif.

“Ya karena dari awal pemerintah pusat bercanda-canda, ada pejabat yang bilang ini tidak mungkin Indonesia kena atau kalau kena itu minum susu kuda liar saja, sembuh. Sebenarnya ungkapan itu tidak bermutu cenderung meremehkan dampak virus berbahaya ini,” tukas Didik.

Didik mengharapkan penanganan wabah Covid-19  ini tidak bermuatan politik. Semua pemimpin harus menyatukan pemikiran, jangan membelah dalam pusaran politik  yang membingungkan rakyat.

Seperti perdebatan lockdown atau tidak lockdown, itu sangat keras sekali. Jika sikap tersebut tidak bisa direda, menurutnya, bagaimana masyarakat bisa percaya kepada pemerintah.

“Itu terasakan dengan kasad mata, yang setuju lockdown dianggap anti Jokowi. Padahal hasil riset 70 persen itu harapannya lockdown. Jadi politik itu jangan dicampuradukkan. Karena Anies mau lakukan pembatasan wilayah, itu ditorpedo dari Istana. Mestinya pemimpin itu menyatukan,” tukas Didik.

Seperti diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia hingga Minggu (5/4/2020) tercatat 2.273 kasus. Dari data tersebut sebanyak 164 dinyatakan sembuh, dan korban meninggal 198 orang.

“Di DKI Jakarta ada 500 orang meninggal yang dimakamkan gunakan protokol pemulasaran Covid-19. Ini menandakan data pemerintah belum dipercaya,” pungkasnya.

Lihat juga...