Tangani Covid-19, Ketua DPRD Jateng: Gunakan Anggaran Pergeseran

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto menegaskan, gubernur sebagai ketua gugus tugas penanganan Covid-19, dapat menggunakan anggaran pergeseran untuk penanganan Covid-19 tanpa harus menunggu keputusan dewan.

Hal tersebut ditegaskan, sebab kondisi saat ini sudah mendesak dan perlu langkah cepat. Berdasarkan data di laman corona.jatengprov.go.idi, Rabu (1/4/2020) Pukul 13.00 WIB, tercatat ada sebanyak 92 orang positif corona, 7 meninggal dan 8 sembuh. Sementara Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 406 dan Orang Dalam Pengawasan (ODP) 9.434 orang.

Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (30/3/2020)  lalu sudah mengajukan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp1,4 triliun.

“Pemprov Jateng kita minta melakukan langkah taktis, guna mengatasi musibah tersebut. Langkah langkah tersebut meliputi pencegahan, penanganan dan pemulihan. Gubernur selaku ketua gugus tugas penanganan Covid-19, juga saya minta menggunakan anggaran pergeseran untuk penanganan tanpa harus menunggu keputusan dewan,” tandasnya, di Semarang, Rabu (1/4/2020) petang.

Ditegaskan, langkah tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No 33 tahun 2019 pasal 26, yang berbunyi ‘Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/non alam dan/atau bencana sosial, dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran belanja tidak terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak’.

“Gubernur terlebih dahulu melakukan perubahan Pergub tentang Penjabaran APBD tahun 2020, dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya dituangkan dalam Perda Perubahan APBD tahun 2020,” tandasnya.

“Sekali lagi ini situasi darurat, lakukan langkah strategis menggunakan anggaran yang ada. Jangan takut, yang penting tidak dikorupsi,” tegasnya.

Politisi yang akrab disapa Bambang Krebo ini menjelaskan, penanganan pandemi Covid-19 merupakan situasi darurat, dan membutuhkan penanganan yang cepat agar virus ini tidak menyebar semakin jauh.

“Kita berharap, virus ini tidak semakin menyebar di tengah tengah masyarakat, dan pasien yang terpapar, mendapat penanganan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan,” tegas mantan Ketua DPRD Kabupaten Semarang tersebut.

Menurut Krebo, langkah penanganan covid 19 meliputi 3 tahap yakni pencegahan meliputi social dan physical distancing serta sosialisasi Covid-19, kebersihan diri dan lingkungan, perlunya mengkonsumsi vitamin serta gejala dan penanganannya. “Upaya pencegahan ini tetap harus dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang keluar rumah dan berkumpul di tempat umum,” bebernya.

Langkah selanjutnya yang saat ini sudah dilakukan yakni penanganan pasien berupa pengobatan. Berdasarkan pengamatan dan pantauan yang dilakukan dewan, penanganan yang dilakukan jajaran Dinas Kesehatan beserta Rumah Sakit rujukan masih terkendala beberapa permasalahan seperti terbatasnya alat pelindung diri (APD), dan ruang isolasi di rumah sakit yang terbatas.

“Hampir semua rumah sakit yang menjadi rujukan pasien corona, mengeluh tentang kurangnya APD. Kita dorong pemerintah bisa memanfaatkan industri konveksi yang tidak bisa berproduksi, karena kesulitan ekspor untuk memproduksi APD sehingga kebutuhan tersebut bisa tercukupi,” tandas Bambang Krebo.

Ketercukupan APD, menurutnya, harus menjadi prioritas untuk melindungi petugas medis baik itu dokter, perawat maupun paramedis lainnya dalam menangani pasien corona.

“Petugas medis merupakan garda terdepan penanganan corona. Kita harus melindungi mereka,” tegasnya.

Pihaknya juga mendorong Pemprov Jateng bisa memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang tidak digunakan untuk rumah sakit darurat corona. Contohnya mess DPRD Jateng yang saat ini digunakan untuk Wisma Pemda.

“Keterbatasan ruang isolasi di beberapa rumah sakit, harus disikapi serius dengan memanfaatkan gedung-gedung pemerintah yang tidak digunakan. Ini mendesak untuk segera dilakukan, mengingat saat ini jumlah ODP dan PDP terus bertambah baik yang harus menjalani isolasi atau perawatan,” pungkasnya.

Lihat juga...